Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berdasarkan Janji Kampanye, Apa Saja Lembaga yang Belum Dibentuk Jokowi?

Kompas.com - 29/10/2019, 09:51 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pekan lalu, Presiden Joko Widodo melantik para menteri dan wakilnya yang memimpin 34 kementerian.

Diprediksi, Jokowi kembali akan melantik pejabat yang bakal memimpin lembaga yang ia janjikan untuk dibentuk.

Pada masa kampanye Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan bakal membentuk sejumlah lembaga setingkat kementerian yang membantu tugasnya pada periode kedua.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Jokowi pada masa kampanye menyatakan bakal membentuk tiga lembaga baru.

Wacana pembentukan badan baru itu disampaikan kala debat Pilpres 2019.

Baca juga: Sederet Janji Menteri Baru Jokowi...

Ketiga badan tersebut ialah Pusat Legislasi Nasional, Lembaga Manajemen Talenta, dan Pusat Riset Nasional.

Saat ini, Jokowi baru merealisasikan satu janjinya yakni membentuk Badan Riset Inovasi Nasional yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi.

Berikut gambaran mengenai bentuk dan tugas badan-badan yang belum namun akan dibentuk Jokowi di periode kedua pemerintahannya.

Pusat Legislasi Nasional

Joko Widodo pada masa kampanye berkomitmen dalam penyederhanaan regulasi dan peraturan, baik di pusat maupun daerah.

Pada masa kampanye, Jokowi berencana menggabungkan fungsi-fungsi legislasi selain di lembaga legislatif menjadi satu badan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam debat pertama capres-cawapres di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

"Kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan, maupun fungsi legislasi yang ada di semua kementerian," ujar Jokowi.

"Akan kita masukkan ke dalam badan ini yang namanya Pusat Legislasi Nasional sehingga kontrol langsung oleh Presiden," kata dia.

Baca juga: Atasi Tumpang Tindih Regulasi, Jokowi Akan Bentuk Pusat Legislasi Nasional

Badan tersebut, menurut Jokowi, juga dapat dijadikan wadah konsultasi untuk pemerintah daerah yang hendak menerbitkan regulasi.

Dengan demikian, Jokowi yakin apabila badan legislasi tersebut dibentuk, seluruh regulasi, baik pusat maupun daerah, harmonis dan tidak ada lagi yang tumpang tindih.

"Akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik," ujar dia.

Belakangan, tersiar rumor bahwa Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahenda akan memimpin Pusat Legislasi Nasional. 

Sekjen PBB Ferry Noor pun mengamini rumor tersebut. Ia menyatakan, ada kemungkinan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, memimpin Pusat Legislasi Nasional.

Pusat Legislasi Nasional merupakan badan setingkat kementerian yang pembentukannya diusulkan Presiden Joko Widodo.

"Ini ada satu kementerian badan yang baru disahkan oleh presiden dan DPR. Badan kementerian legislasi nasional atau apa begitu ya. Mungkin bisa saja Pak Yusril diminta Pak Jokowi di situ nantinya," kata Ferry saat dihubungi, Minggu (27/10/2019).

Ferry mengatakan, Yusril tentu akan siap jika Presiden Joko Widodo memberinya tugas untuk memimpin lembaga tersebut.

Menurut Ferry, Yusril layak memimpin lembaga tersebut karena tak banyak orang di Indonesia yang punya pemahaman hukum yang komprehensif.

"Badan ini infonya kan setingkat menteri. Regulasi, melakukan penyetaraan dari produk undang-undang dari pusat sampai daerah. Jadi sinkron. Tidak tumpang tindih. Tugas ini berat sebenarnya," kata Ferry.

"Dan di Indonesia ini yang mengerti dan memahami persoalan hukum dan perundang-undangan ini hanya sedikit. Kalau Pak Mahfud (MD) sudah di Menko (Polhukam). Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah di DPD. Tinggal Pak Yusril," ucap Ferry.

Baca juga: Sekjen PBB: Ada Kemungkinan Yusril Pimpin Pusat Legislasi Nasional

Saat ditanya apakah sudah ada permintaan dari Jokowi agar Yusril memimpin lembaga tersebut, Ferry menjawab belum ada permintaan secara langsung.

"Langsung (dari Jokowi) tidak. Tapi ada bisik-bisiklah melalui saya. Dari pihak-pihak timnya Pak Jokowi," kata dia.

Lembaga Manajemen Talenta

Jokowi menyebut pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritasnya di periode kedua pemerintahannya.

Untuk itu, Jokowi menjanjikan akan membangun Lembaga Manajemen Talenta Indonesia. Hal itu diucapkan Jokowi saat menyampaikan pidato kemenangannya di acara VISI Indonesia.

Jokowi mengatakan, kualitas pendidikan akan terus ditingkatkan dalam rangka pembangunan SDM.

"Kita bangun Lembaga Manajemen Talenta Indonesia," kata Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/7/2019).

Baca juga: Pemerintah Sempurnakan Desain Kelembagaan Manajemen Talenta

Melalui lembaga tersebut, Jokowi mengatakan, pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia.

"Diaspora yang bertalenta tinggi harus kita beri dukungan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah akan menyiapkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa Indonesia bersaing secara global.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menuturkan, pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan.

"Dan titik dimulainya SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, sejak hamil, termasuk kesehatan bayi, balita, kesehatan anak-anak di sekolah," kata Jokowi.

Baca juga: Wujudkan Manajemen Talenta, Pemerintah Himpun Kekuatan Diaspora

Menurut Jokowi, untuk mencetak manusia yang unggul ke depan, pemerintah akan menjaga betul kesehatan anak-anak sekolah.

Pemerintah juga harus menjami jangan sampai ada stunting, kematian ibu, kematian bayi yang meningkat. "Tugas besar kita ada di situ," ujar dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com