Wakil Ketua DPR: Nurul Ghufron Bisa Dilantik Jadi Komisioner KPK

Kompas.com - 28/10/2019, 21:59 WIB
Calon pimpinan KPK Nurul Ghufron menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019) malam. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRACalon pimpinan KPK Nurul Ghufron menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019) malam. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terpilih Nurul Ghufron masih bisa dilantik meski baru berusia 45 tahun.

Alasan Azis, saat Ghufron mendaftar dan kemudian disahkan sebagai capim KPK terpilih, prosesnya masih mengacu pada Undang-Undang KPK yang lama yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2002.

"Sudah dibahas bahwa dalam asas hukum ada asas non retroaktif, maka pada saat pemilihan saudara Ghufron sebagai capim KPK itu tanggal 17 September masih menggunakan UU yang lama yaitu UU KPK 30/2002 dan proses itu sudah dilakukan di tingkat pertama dan kedua," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Tipo UU KPK, Bagaimana Nasib Pelantikan Nurul Ghufron?


Diketahui, UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK menyatakan bahwa minimal usia pimpinan KPK 50 tahun. UU ini, kata Azis, tidak berlaku surut.

Artinya, penetapan Ghufron sebagai capim KPK pada 13 September 2019 berdasarkan UU yang lama. Pelantikannya pun, lanjut Azis, tak bisa dimasalahkan. 

"Sehingga bisa dilakukan pelantikan oleh bapak presiden dalam waktu yang ditentukan sesuai UU," ujarnya.

Azis mengatakan, pertimbangan dari DPR itu sudah dikirimkan kepada presiden melalui surat, setelah sebelumnya presiden meminta pertimbangan DPR terkait umur Nurul Ghufron.

"Sudah (dikirim ke presiden), tanggal 22 oktober yang lalu," tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).
Azis mengatakan, Pimpinan DPR dalam rapat konsultasi telah menyepakati bahwa Ghufron selaku capim KPK tetap mengikuti UU KPK yang lama yaitu dengan syarat usia minimal 40 tahun.

"Akhirnya terhadap pertimbangan, saudara Ghufron ini telah kami berikan dari pimpinan DPR dan disepakati dalam rapat konsultasi pengganti Bamus bahwa untuk Ghufron itu tetap masih mengikuti usia yang tertulis dalam UU 30 tahun 2002 yaitu 40 tahun," pungkasnya.

Sebelumnya, polemik batas usia capim KPK terjadi sejak tipo dalam UU KPK hasil revisi.

Dalam draf UU KPK hasil revisi terdapat ketidaksesuaian persyaratan usia yaitu dalam angka dituliskan "50" tahun, tapi dalam huruf dituliskan "empat puluh" tahun.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X