Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PPP Sebut PKPI, Hanura dan PBB Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri

Kompas.com - 28/10/2019, 20:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 disebut kecewa karena tidak mendapatkan jatah menteri pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Kekecewaan itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menurut Baidowi, kekecewaan itu disampaikan parpol yang tidak kebagian jatah menteri dalam forum pertemuan antara sekretaris jenderal parpol, beberapa waktu lalu.

"Beberapa waktu lalu, di dalam pertemuan forum-forum sekjen parpol KIK (Koalisi Indonesia Kerja), memang ada keluh kesah dari beberapa sekjen yang belum kebagian (jatah kursi menteri)," kata Baidowi.

Baca juga: Mereka yang Kecewa dan Maaf Jokowi soal Formasi Kabinet Indonesia Maju...

Parpol yang dimaksud Baidowi, yakni PKPI, Hanura dan PBB.

"Kira-kira begitu (PKPI, Hanura dan PBB), secara kepartaianlah, bukan personal," lanjur Baidowi.

Sekjen ketiga parpol itu pun meminta PPP meneruskan ungkapan kekecewaan mereka langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Baidowi, permintaan seperti itu sah-sah saja. Tapi, ia hanya menekankan bahwa yang paling penting adalah seluruh pihak harus menghormati hak prerogatif presiden.

"Lagi-lagi itu kami serahkan ke Pak Jokowi. Kami hanya menyampaikan bahwa ini ada aspirasi dari bawah, toh nanti dugaan saya masih ada Wantimpres atau apa gitu. Kan Pak Jokowi tahu lah," lanjut dia.

Baca juga: Tak Masuk Kabinet, PBB Tak Kecewa

Meski demikian, Baidowi memastikan, ketiga parpol itu tidak kecewa dengan susunan kabinet yang sudah dilantik Presiden Jokowi.

Ketiga parpol tersebut dinilai menyadari bahwa jatah kursi menteri didasarkan salah satunya pada faktor perolehan suara di parlemen.

"Ya mereka sadar diri pak Jokowi menentukan kabinet itu berdasarkan kursi di parlemen, kalau kita lihat tiga partai ini merupakan tiga partai pendukung yang perolehan suaranya kecil," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik 34 menteri, satu Jaksa Agung serta tiga pejabat setingkat menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: ICW Nilai Penyusunan Kabinet Tak Cerminkan Semangat Pemberantasan Korupsi

Jokowi menyadari banyak pihak yang kecewa dengan susunan Kabinet Indonesia Maju.

Ia menjelaskan, jumlah menteri hanya 34 anggota, sehingga tidak semua nama-nama yang diusulkan bisa masuk ke dalam barisan kabinet.

"Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang dan gembira karena tewakili di kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang," lanjut dia. 

 

Kompas TV Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan secepatnya presiden akan mengumunkan nama-nama Dewan Pertimbangan Presiden. Moeldoko menyatakan anggota Wantimpres akan didominasi oleh unsur profesional. Menurut Moeldoko, Presiden telah mengantongi nama-nama orang yang akan mengisi posisi sebagai Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Jumlah anggota Wantimpres masih dalam jumlah yang sama namun untuk komposisinya akan didominasi oleh unsur profesional. Dominasi profesional merujuk pada pengalaman pengetahuan dan kebijkasanaan agar mereka dapat maksimal membantu presiden dalam menjalankan tugas. #PresidenJokowi #Wantimpres #Moeldoko
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com