Wasekjen PPP Sebut PKPI, Hanura dan PBB Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri

Kompas.com - 28/10/2019, 20:06 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 disebut kecewa karena tidak mendapatkan jatah menteri pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Kekecewaan itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menurut Baidowi, kekecewaan itu disampaikan parpol yang tidak kebagian jatah menteri dalam forum pertemuan antara sekretaris jenderal parpol, beberapa waktu lalu.

"Beberapa waktu lalu, di dalam pertemuan forum-forum sekjen parpol KIK (Koalisi Indonesia Kerja), memang ada keluh kesah dari beberapa sekjen yang belum kebagian (jatah kursi menteri)," kata Baidowi.

Baca juga: Mereka yang Kecewa dan Maaf Jokowi soal Formasi Kabinet Indonesia Maju...

Parpol yang dimaksud Baidowi, yakni PKPI, Hanura dan PBB.

"Kira-kira begitu (PKPI, Hanura dan PBB), secara kepartaianlah, bukan personal," lanjur Baidowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sekjen ketiga parpol itu pun meminta PPP meneruskan ungkapan kekecewaan mereka langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Baidowi, permintaan seperti itu sah-sah saja. Tapi, ia hanya menekankan bahwa yang paling penting adalah seluruh pihak harus menghormati hak prerogatif presiden.

"Lagi-lagi itu kami serahkan ke Pak Jokowi. Kami hanya menyampaikan bahwa ini ada aspirasi dari bawah, toh nanti dugaan saya masih ada Wantimpres atau apa gitu. Kan Pak Jokowi tahu lah," lanjut dia.

Baca juga: Tak Masuk Kabinet, PBB Tak Kecewa

Meski demikian, Baidowi memastikan, ketiga parpol itu tidak kecewa dengan susunan kabinet yang sudah dilantik Presiden Jokowi.

Ketiga parpol tersebut dinilai menyadari bahwa jatah kursi menteri didasarkan salah satunya pada faktor perolehan suara di parlemen.

"Ya mereka sadar diri pak Jokowi menentukan kabinet itu berdasarkan kursi di parlemen, kalau kita lihat tiga partai ini merupakan tiga partai pendukung yang perolehan suaranya kecil," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik 34 menteri, satu Jaksa Agung serta tiga pejabat setingkat menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: ICW Nilai Penyusunan Kabinet Tak Cerminkan Semangat Pemberantasan Korupsi

Jokowi menyadari banyak pihak yang kecewa dengan susunan Kabinet Indonesia Maju.

Ia menjelaskan, jumlah menteri hanya 34 anggota, sehingga tidak semua nama-nama yang diusulkan bisa masuk ke dalam barisan kabinet.

"Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang dan gembira karena tewakili di kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang," lanjut dia. 

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.