Wasekjen PPP Sebut PKPI, Hanura dan PBB Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri

Kompas.com - 28/10/2019, 20:06 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 disebut kecewa karena tidak mendapatkan jatah menteri pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Kekecewaan itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menurut Baidowi, kekecewaan itu disampaikan parpol yang tidak kebagian jatah menteri dalam forum pertemuan antara sekretaris jenderal parpol, beberapa waktu lalu.

"Beberapa waktu lalu, di dalam pertemuan forum-forum sekjen parpol KIK (Koalisi Indonesia Kerja), memang ada keluh kesah dari beberapa sekjen yang belum kebagian (jatah kursi menteri)," kata Baidowi.

Baca juga: Mereka yang Kecewa dan Maaf Jokowi soal Formasi Kabinet Indonesia Maju...

Parpol yang dimaksud Baidowi, yakni PKPI, Hanura dan PBB.

"Kira-kira begitu (PKPI, Hanura dan PBB), secara kepartaianlah, bukan personal," lanjur Baidowi.

Sekjen ketiga parpol itu pun meminta PPP meneruskan ungkapan kekecewaan mereka langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Baidowi, permintaan seperti itu sah-sah saja. Tapi, ia hanya menekankan bahwa yang paling penting adalah seluruh pihak harus menghormati hak prerogatif presiden.

"Lagi-lagi itu kami serahkan ke Pak Jokowi. Kami hanya menyampaikan bahwa ini ada aspirasi dari bawah, toh nanti dugaan saya masih ada Wantimpres atau apa gitu. Kan Pak Jokowi tahu lah," lanjut dia.

Baca juga: Tak Masuk Kabinet, PBB Tak Kecewa

Meski demikian, Baidowi memastikan, ketiga parpol itu tidak kecewa dengan susunan kabinet yang sudah dilantik Presiden Jokowi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X