PDI-P: Presiden Bukan Penjual Es Krim, Tak Bisa Puaskan Semua Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak akan bisa menyenangkan seluruh pihak dalam hal penyusunan Kabinet Indonesia Maju.

"Presiden punya hak prerogatif. Tapi dalam penyusunan (kabinet), ya kita lihat tidak bisa memuasakan seluruh pihak," ujar Hasto saat ditemui di GOR Bulungan dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2019).

"Pemimpin itu, menurut Steve Jobs, bukan penjual es krim yang bisa membuat semuanya jadi senang. Pemimpin itu memegang tanggung jawab bangsa. Jadi tidak bisa menyenangkan semua pihak," lanjut dia.

Baca juga: Mereka yang Kecewa dan Maaf Jokowi soal Formasi Kabinet Indonesia Maju...

Hasto menekankan, Presiden Jokowi pun sudah meminta maaf karena tidak dapat memuaskan seluruh pihak dalam hal pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Hasto, permintaan maaf Presiden Jokowi merupakan bentuk kerendahan hati yang juga patut diapresiasi.

"Pak Jokowi telah menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa sehingga meminta maaf. Presiden menunjukkan kualitas pemimpin yang rendah hati," ucap Hasto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta maaf apabila ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Jokowi ketika membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Turut hadir di dalam acara itu, kader Pemuda Pancasila yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO).

Baca juga: PP Muhammadiyah Bantah Kecewa dengan Susunan Kabinet Indonesia Maju

OSO diketahui membawa Partai Hanura mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Namun, Jokowi belum memberikan jatah kursi kepada kader Hanura, baik sebagai menteri, pejabat setingkat menteri atau wakil menteri.

Jokowi mengaku, tidak dapat mengakomodasi semua pendukungnya masuk kabinet karena kursi menteri yang juga terbatas.

"Karena ruangnya hanya 34 (kementerian)," kata Jokowi.