Demi Dua Hal Ini, Era Jokowi Dinilai Persempit Kebebasan Sipil

Kompas.com - 28/10/2019, 17:48 WIB
Deputi Bidang Riset Lokataru Mufti Makarim saat menyampaikan hasil penelitian Lokataru Foundation di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDeputi Bidang Riset Lokataru Mufti Makarim saat menyampaikan hasil penelitian Lokataru Foundation di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Riset Lokataru Mufti Makarim mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo memenuhi syarat terciptanya penyempitan ruang kebebasan sipil dibandingkan era presiden sebelumnya.

Fenomena ini sangat disayangkan. Pasalnya, salah satu yang diperjuangkan setelah era reformasi, yakni kebebasan berekspresi serta berserikat.

"Dua hal dramatik ini (kebebasan berekspresi dan berserikat) semakin hari semakin menurun kualitasnya," ujar Mufti dalam diskusi publik Lokataru di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

"Itu yang kami ambil kesimpulan mengapa gejala shrinking space (penyempitan ruang kebebasan sipil) terjadi dan mengapa menarik. Karena syarat-syarat shrinking space-nya terpenuhi di era Jokowi," lanjut dia.


Baca juga: Lokataru Sebut Kebebasan Sipil di Era Jokowi Semakin Sempit

Syarat yang dimaksud, yakni negara melakukan pemberangusan terhadap masyarakat sipil atas nama hukum.

Fenomena ini, lanjut Mufti, disebabkan karena pemerintahan Jokowi sangat mengedepankan dua hal, yakni pembangunan dan stabilitas.

Mufti menjelaskan, kebebasan berekspresi serta berserikat dapat mengancam pembangunan sekaligus stabilitas keamanan pada era Jokowi sehingga kedua hal itu ditekan.

"Sehingga, berekspresi itu menjadi tindak kriminal baru. Mengapa UU ITE efektif? Karena muncul kriminal-kriminal baru yang dulu orang merasa itu tak terlalu serius," kata dia.

Mufti mencontohkan, ketika orang-orang dengan bebasnya melecehkan pejabat negara, orang yang dianggap simbol negara, namun dibiarkan. Maka, tak heran negara menganggap hal tersebut akan terjadi lagi dan meluas sehingga harus diambil langkah represif.

"Itu yang sangat dicegah, bukan cuma dicegah secara keras atau hukum tapi digunakan tangan-tangan dan hukum," ujar Mufti. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X