Rekomendasi Komnas HAM untuk Pemerintah terkait Kerusuhan 21-22 Mei

Kompas.com - 28/10/2019, 17:11 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara saat memaparkan catatan Komnas HAM terkait debat pertama Pilpres, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara saat memaparkan catatan Komnas HAM terkait debat pertama Pilpres, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak atas hasil kerja tim pencari fakta Komnas HAM mengenai peristiwa 21-22 Mei 2019.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, dari hasil penelusuran, pihaknya berharap kerusuhan tersebut tidak terulang kembali lewat rekomendasi yang diberikan.

"Untuk Presiden Joko Widodo diharapkan mengambil langkah strategis mencegah terulangnya kembali peristiwa 21-23 Mei. Presiden perlu pastikan Polri menindaklanjuti proses hukum terhadap semua pelaku yang telah mendorong terjadinya kerusuhan," ujar Beka dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Ini Temuan Komnas HAM atas Kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta...

Komnas HAM, lanjutnya, juga meminta agar presiden membenahi sistem pemilu ke depan dan mendorong partai politik untuk lebih mengutamakan program politik dan mencegah penyebaran ujaran kebencian.

Ia menambahkan, untuk Polri, Komnas HAM meminta ada pengungkapan pelaku utama yang merancang kerusuhan 21-22 Mei.

"Kami juga meminta penyelidikan dan penyidikan jatuhnya 10 korban terungkap. Kemudian juga memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan tindakan dan kekerasan yang berlebihan di luar kepatutan," paparnya kemudian.

Baca juga: Kapolri Sebut Rusuh Pasca-demonstrasi Mahasiswa Mirip Peristiwa 22 Mei

Beka melanjutkan, Komnas HAM juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan peran sebagai lembaga pengelola dan penyedia informasi yang kredibel. Hal itu bertujuan agar hoaks tak semakin merebak.

Sebelumnya, dalam hasil tim pencari fakta internalnya, Komnas HAM menemukan ada 10 orang yang menjadi korban kerusuhan 21-22 Mei.

Sembilan orang di antaranya diduga karena tertembak peluru tajam dan satu orang lainnya karena kekerasan benda tumpul.

Baca juga: 5 Terdakwa yang Naik Ambulans Berisi Batu Saat Rusuh 22 Mei Divonis 3 Bulan Penjara

Komnas HAM juga menemukan, 4 dari 10 korban kerusuhan merupakan anak-anak. Selain itu, ada juga dugaan kekerasan yang dilakukan polisi dalam menangani aksi massa.

Seperti diketahui, kerusuhan terjadi di sejumlah titik di Jakarta pada 21-22 Mei 2019 lalu seiring dengan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu.

Pihak Kepolisian mencatat ada sembilan orang korban jiwa dalam rangkaian kerusuhan tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X