Endorse Kacamata, Mulan Jameela Sebut Tak Salahi Aturan

Kompas.com - 28/10/2019, 14:14 WIB
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra R Wulansari alias Mulan Jameela di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra R Wulansari alias Mulan Jameela di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra R Wulansari alias Mulan Jameela menegaskan, endorsement atau paid promote kacamata Gucci yang dilakukannya, tak menyalahi aturan.

Pelantun lagu 'Wonder Woman' (2008) itu menekankan bahwa aktivitasnya itu merupakan bagian dari profesinya sebagai publik figur.

"Pada saat saya menerima endorsement atau paid promote, saya menjalani fungsi sebagai artis dan itu Insya Allah tidak menyalahi peraturan. Karena memang ya pekerjaan istilahnya," ujar Mulan saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2019).

Baca juga: Mulan Jameela Sebut Bakal Ditempatkan di Komisi VII DPR


Selain itu, Mulan juga mengaku, sudah berkonsultasi dengan KPK terkait endorsement kacamata yang dilakukan itu.

Berdasarkan konsultasi itu, Mulan mengaku, sudah memahami batasan-batasan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wakil rakyat.

"Hal-hal apa yang istilahnya itu ruang lingkup atau batasan-batasan apa anggota dewan yang tidak boleh dilakukan," ujar Mulan.

"Kalau sejauh endorsement atau paid promote atau jadi mungkin model iklan, ya itu tidak apa-apa, karena profesi kita juga sebagi artis," lanjut dia.

Kata KPK

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang merespons terkait endorsement kacamata Gucci Mulan Jameela.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan tanggapan soal putusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). KPK menyatakan akan melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa serta akan terus mengusut dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dalam perkara BLBI. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan tanggapan soal putusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). KPK menyatakan akan melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa serta akan terus mengusut dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dalam perkara BLBI. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Baca juga: Kacamata Gucci Mulan Jameela, Bolehkah Artis Anggota DPR Terima Endorse?

Saut menyarankan, setiap penyelenggara negara yang menerima endorsement berupa barang dari pihak tertentu, bisa terlebih dulu melaporkannya ke Direktorat Gratifikasi KPK.

Sebab dalam hal ini, Mulan tak hanya berposisi sebagai publik figur, melainkan juga sudah menjadi penyelenggara negara.

"Ya seperti itu sebaiknya harus dilaporkan dulu. Nanti KPK akan lalukan klarifikasi dalam konteks apa pemberian tersebut apakah dalam kaitan business to business atau apa, dan lain-lain," kata Saut saat dihubungi wartawan, Jumat (18/10/2019).

Menurut Saut, laporan itu akan diklarifikasi oleh Direktorat Gratifikasi di KPK.

Baca juga: Saat Mulan Jameela Diperingatkan KPK soal 3 Kacamata Merek Gucci

Saut juga menyatakan bahwa pemberian hadiah yang sifatnya gratis ke penyelenggara negara berpotensi menjadi pidana jika tak dilaporkan dalam batas waktu 30 hari ke Direktorat Gratifikasi KPK.

"Kita mengacu pada undang-undang tindak pidana korupsi Pasal 12B Ayat 1. Itu sebabnya mengapa pemberian ini bahkan di KPK diawasi. Karena gratifikasi walau bukan suap akan tetap bisa menjadi pidana bila tidak dilaporkan dalam 30 hari sejak diterima," kata dia.

Oleh karena itu, Saut mempersilakan agar Mulan melaporkannya ke KPK. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X