KILAS

Wakil Ketua DPR Tegaskan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Bukan Sekadar Seremoni

Kompas.com - 28/10/2019, 13:10 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. Dok. DPR RIWakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.

KOMPAS.com – Peringatan Hari Sumpah Pemuda hendaknya bukanlah sekadar ajang seremoni saja. Momen itu juga harus menjadi pengingat bahwa nilai Sumpah Pemuda harus diterapkan.

“Berkaca pada Sumpah Pemuda 91 tahun lalu, para pendiri bangsa ini sibuk mencari titik temu dan merumuskan persatuan di atas segala perbedaan dan ratusan alasan untuk bermusuhan,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Ikuti Legal Expo 2019, DPR RI Usung Tema “DPR Baru, Harapan Baru”

Azis juga mengenang Sunario Sastrowardoyo sebagai salah satu penggagas Sumpah Pemuda.

Menurut tokoh bangsa itu, imbuh Azis, nilai persatuan dan kebangsaan Indonesia tidak dilatari faktor kultural, ras, wilayah, atau agama tertentu saja.

“Tapi justru kompleksitas perbedaan itu diletakkan di atas landasan perasaan senasib sepenanggungan. Perasaan inilah yang mengikat semua jenis perbedaan yang sangat banyak di Indonesia," kata dia.

Tak cuma itu, Aziz mengatakan persatuan dibutuhkan Bangsa Indonesia sebagai benteng untuk menghadapi ancaman global.

“(Ancaman global) Mulai dari resesi ekonomi global, dinamika keamanan dunia yang terus bereskalasi, dan meluasnya demonstrasi massa yang menandai adanya krisis legitimasi di banyak negara," imbuh dia.

Baca juga: DPR RI Gelar Rapat Paripurna Perdana, Ini Hasilnya

Oleh karena itu, lanjut Azis, persatuan bangsa saat ini bukan sekadar hal baik lagi. Persatuan telah menjadi hal mendesak yang harus dilakukan.

"Sepatutnya, bila kita belum mampu merumuskan Sumpah Pemuda, setidaknya belajarlah memaknainya, atau sekurang-kurangnya berusahalah menerimanya,” lanjut politisi Golkar itu.

Perpecahan akibat pilpres

Lebih lanjut, Azis menyayangkan terjadinya perpecahan yang terjadi di Indonesia karena pemilihan presiden (pilpres) beberapa tahun ini.

Menurutnya banyak pihak mengartikan pilpres sebagai perjuangan hidup-mati mempertahankan eksistensi kelompok.

"Tak ayal kekacauan makna pun terjadi. Jargon-jargon perang justru muncul pada konteks damai,” lanjut Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

Baca juga: Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Selain itu, imbuh Azis, konteks perjanjian dagang dan investasi antar negara diartikan sebagai aneksasi, dan konteks Pemilu diartikan sebagai revolusi.

"Pendapat-pendapat dan analisis ilmiah yang berupa kritik atau apresiasi dicurigai memiliki tendensi, dimasukkan dalam konteks politik dan pilpres yang bergerak dinamis," tegas Azis.

Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, saat ini bangsa Indonesia tengah kehilangan makna Sumpah Pemuda.

“Salah satu contohnya adalah rekonsiliasi yang dilakukan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto dianggap melanggar kode etik politik,” lanjut Azis.

Menurut dia meski keduanya bersatu dan bekerja sama, langkah politik mereka dianggap sebagai ambivalensi yang melanggar keadaban politik.

Baca juga: Puan Minta Para Menteri Harus Bersinergi dan Hilangkan Ego Sektoral

“Demikian juga ketika para elit politik bersatu dan duduk bersama dalam satu kabinet kerja. Tidak sedikit pihak yang kecewa," kata Azis.

Padahal, imbuh dia, kontestasi politik tidak pernah bisa dipahami hitam dan putih.

“Harapannya, apa yang ada dan sudah dicontohkan para elit politik tersebut bisa mengalir ke bawah agar kita siap menghadapi tantangan besar ke depan,” ujar Azis.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Nasional
Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Nasional
Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Nasional
KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

Nasional
Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Nasional
Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Nasional
Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Nasional
Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Nasional
Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Nasional
Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Nasional
Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X