KILAS

Wakil Ketua DPR Tegaskan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Bukan Sekadar Seremoni

Kompas.com - 28/10/2019, 13:10 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. Dok. DPR RIWakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.

KOMPAS.com – Peringatan Hari Sumpah Pemuda hendaknya bukanlah sekadar ajang seremoni saja. Momen itu juga harus menjadi pengingat bahwa nilai Sumpah Pemuda harus diterapkan.

“Berkaca pada Sumpah Pemuda 91 tahun lalu, para pendiri bangsa ini sibuk mencari titik temu dan merumuskan persatuan di atas segala perbedaan dan ratusan alasan untuk bermusuhan,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Ikuti Legal Expo 2019, DPR RI Usung Tema “DPR Baru, Harapan Baru”

Azis juga mengenang Sunario Sastrowardoyo sebagai salah satu penggagas Sumpah Pemuda.


Menurut tokoh bangsa itu, imbuh Azis, nilai persatuan dan kebangsaan Indonesia tidak dilatari faktor kultural, ras, wilayah, atau agama tertentu saja.

“Tapi justru kompleksitas perbedaan itu diletakkan di atas landasan perasaan senasib sepenanggungan. Perasaan inilah yang mengikat semua jenis perbedaan yang sangat banyak di Indonesia," kata dia.

Tak cuma itu, Aziz mengatakan persatuan dibutuhkan Bangsa Indonesia sebagai benteng untuk menghadapi ancaman global.

“(Ancaman global) Mulai dari resesi ekonomi global, dinamika keamanan dunia yang terus bereskalasi, dan meluasnya demonstrasi massa yang menandai adanya krisis legitimasi di banyak negara," imbuh dia.

Baca juga: DPR RI Gelar Rapat Paripurna Perdana, Ini Hasilnya

Oleh karena itu, lanjut Azis, persatuan bangsa saat ini bukan sekadar hal baik lagi. Persatuan telah menjadi hal mendesak yang harus dilakukan.

"Sepatutnya, bila kita belum mampu merumuskan Sumpah Pemuda, setidaknya belajarlah memaknainya, atau sekurang-kurangnya berusahalah menerimanya,” lanjut politisi Golkar itu.

Perpecahan akibat pilpres

Lebih lanjut, Azis menyayangkan terjadinya perpecahan yang terjadi di Indonesia karena pemilihan presiden (pilpres) beberapa tahun ini.

Menurutnya banyak pihak mengartikan pilpres sebagai perjuangan hidup-mati mempertahankan eksistensi kelompok.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X