Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Maaf Ada Pendukung Tak Masuk Kabinet, Puan: Nggak Mungkin Semua Diakomodir

Kompas.com - 28/10/2019, 11:27 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam membangun bangsa dan negara, Presiden Jokowi tentu membutuhkan dukungan yang besar.

Namun, kata Puan, tentu tak semua partai politik dapat diakomodir presiden untuk masuk ke kabinet kerja.

"Kan enggak mungkin juga saya memahami semuanya itu bisa diakomodir, karena kan sebenarnya kementerian lembaga ataupun menteri-menteri yang dilantik itu bukan hanya tiba-tiba untuk mengakomodir," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Mereka yang Kecewa dan Maaf Jokowi soal Formasi Kabinet Indonesia Maju...

Puan mengatakan, dalam pemilihan anggota kabinet, Presiden tidak hanya sekedar mengakomodir untuk parpol pendukungnya, tetapi mengutamakan orang-orang yang memiliki kapasitas dalam membantunya bekerja lima tahun ke depan.

Oleh karenanya, menurut Puan, membantu presiden dalam membangun bangsa dan negara tidak harus masuk kabinet.

"Ya jadi enggak mungkin semua bisa masuk ke kabinet, jadi membangun bangsa itu kan enggak harus di kabinet, bisa di tempat yang lain," ujar dia.

Baca juga: Di Depan OSO, Jokowi Minta Maaf soal Susunan Kabinet

Puan juga berpendapat, terkait penunjukan wakil menteri presiden tentu presiden memiliki pertimbangan sendiri, karena kementerian yang besar tak mungkin hanya dipimpin satu pimpinan.

"Saya rasa presiden sudah mempertimbangkan urgensinya bahwa ada kementrian yang besar, kemudian tidak mungkin hanya dipimpin satu menteri saja. Karena kementerian itu banyak sekali permasalahannya juga banyak hal-hal yang harus diselesaikan," tuturnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, semua pihak harus memberikan kesempatan kepada 12 wakil menteri agar membuktikan kinerjanya.

 

Baca juga: Klaim Berdarah-darah di Pilpres, Hanura Kecewa Tak Dapat Kursi Menteri

Ia berharap, wakil menteri bisa melakukan terobosan dan inovasi dalam menyelesaikan tugas di kementerian.

"Ya kita harus liat dan berikan waktu menteri dan wakil menteri ini untuk bisa melakukan terobosan, inovasi-inovasi, yang kreatif dan cerdas untuk bisa menyelesaikan PR (Pekerjaan Rumah) di kementeriannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melantik 34 menteri, satu Jaksa Agung, dan tiga pejabat setingkat menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Presiden Jokowi membagi 34 menteri tersebut dari dua kalangan yaitu kalangan profesional dan kalangan partai politik.

Baca juga: Hanura Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri, Merasa Berjasa Perjuangkan Jokowi Jadi Presiden

Selain itu, presiden sudah mengumumkan dan melantik 12 wakil menteri di istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Presiden Joko Widodo meminta maaf jika ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Kompas TV Salah satu partaipengusung Jokowi-Maruf Amin,Partai Hanura menyatakan kecewa tak mendapat jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju.<br /> <br /> Sebagai salah satu partai pengusung, Partai Hanura mengklaim ikut berkeringat memenangkan Joko Widodo - Ma&#39;ruf Amin, bahkan mereka harus rela kehilangan kursi di parlemen. Wasekjen Hanura, Bona Simanjuntak menyatakan, jika diistilahkan, Partai Hanura bukan hanya berkeringat,namun juga berdarah-darahdalam memperjuangkan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin hingga menang Pilpres 2019.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com