Mimpi Para Menteri Baru Jokowi, dari Selesaikan Kasus HAM hingga Radikalisme...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi Widodo mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Pengumuman dan perkenalan para calon menteri dilakukan Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin sambil duduk santai di tangga Istana Kepresidenan.

Setelah dilantik, para menteri diharapkan langsung bekerja. Beberapa dari mereka juga telah memetakan apa-apa saja yang bakal mereka lakukan dalam lima tahun ke depan.

Baca juga: Usai Dilantik, Bagaimana Rencana Kerja Para Menteri?

Ada yang membuat gebrakan baru, ada pula yang ingin melanjutkan pekerjaan menteri pendahulunya.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hal ini dilakukan agar APBD lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat dan tepat sasaran.

"Penting saat ini untuk melakukan evaluasi APBD dalam mengoptimalkan alokasi APBD bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Tito di Makassar, sebagaimana dikutip dalam siaran pers, Jumat (25/10/2019).

"Hal ini mengingat pemerintah pusat telah mengalokasikan banyak dana ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan di daerah," kata dia. 

Baca juga: Gebrakan Pertama Mendagri Tito Karnavian, Evaluasi APBD agar Tepat Sasaran

Evaluasi APBD tersebut, kata Tito, sejalan dengan visi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Visi itu yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, membangun SDM, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, hingga reformasi birokrasi dan struktural.

Menurut Tito, visi tersebut bisa tercapai jika penggunaan APBN dan APBD dijaga agar tepat sasaran.

Tito menganggap saat ini banyak alokasi dari APBD yang lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai yang harusnya lebih diprioritaskan pada belanja modal.

Masalah lainnya yakni terkait kapasitas anggaran, governance, akuntabilitas, serta integritas.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemanfaatan APBD, Tito meminta jajaran pemerintah daerah untuk fokus pada belanja yang produktif seperti belanja infrastruktur dan bentuk-bentuk pelayanan yang lebih menyentuh pada kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dukungan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta program-program pengentasan kemiskinan lainnya.

Dari alokasi APBD yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat, Pemda akan diminta ikut serta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menanggulangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ini sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan, Pemda wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala badan setingkat menteri.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan akan membahas penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Pasti akan dibahas. Upaya-upaya menuntaskan (kasus pelanggaran) HAM masa lalu itu sudah dibahas," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).

Baca juga: Laode: Mahfud MD Cocok untuk Jabatan Menko Polhukam

Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk membahas penyelesaiannya.

Hanya, penyelesaian bukan untuk demi kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Jangan diartikan harus sesuai dengan kehendak sekelompok orang, harus untuk kepentingan bangsa dan negara," kata dia.

"Nanti kalau diselesaikan ada yang tidak setuju, lalu dianggap tidak selesai, itu bukan hidup bernegara. Cara preman namanya kalau gitu," kata Mahfud.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Jaksa Agung, ST Burhanuddin sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengaku memiliki gebrakan sebagai pejabat tertinggi di Korps Adhyaksa tersebut.

Kendati demikian, ia belum mau mengungkapkan gebrakan apa yang dicetuskannya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan, penyelesaian kasus HAM masa lalu akan menjadi salah satu prioritasnya.

"Pasti kita akan membuat skala prioritas dan itu (kasus HAM) termasuk program prioritas," ujar Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2019).

Meski demikian, Burhanuddin mengakui bahwa kasus pelanggaran HAM masa lalu saat ini belum cukup syarat untuk dilanjutkan kembali penyelesaiannya.

Apabila syarat formilnya terpenuhi, Burhanuddin menekankan, akan menindaklanjutinya.

"Untuk kasus HAM ini kan masih alot, belum memenuhi syarat materiil formil ya. Tentu kita clear berkas, normal. Apabila syarat formil materiil tidak terpenuhi, ya nuwun sewu, kita kembalikan," ujar dia.

Baca juga: Jaksa Agung Ingin Selesaikan Kasus HAM, Komnas HAM: Langsung Saja Buat Tim

Sementara itu, soal kinerja 100 hari pertama, Burhanuddin mengakui, tidak ada program seperti itu.

"Tidak ada (target) 100 harian yang penting kita perintahnya kerja, cepat," ujar dia.

Burhanuddin juga mengaku tak pandang bulu dalam menegakkan hukum, termasuk penanganan korupsi.

Bahkan, ia menyebutkan akan menindak adik atau kakaknya jika memang terbukti melakukan korupsi.

“Dalam tugas pokok saya, enggak ada hubungannya, dan bagi saya, adik saya atau kakak saya (kalau) korupsi, tak gebukin,” ujar Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2019).

Hal itu diungkapkannya ketika ditanya hubungannya dengan sang kakak yang merupakan politikus PDI-P, TB Hasanuddin.

Ia pun mengakui bahwa Hasanuddin merupakan kakaknya.

Namun, Burhanuddin menegaskan bahwa dirinya adalah seorang profesional dan bukan titipan pihak mana pun.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Menteri Agama, Fachrul Razi sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

Menteri Agama Jenderal (purn) Fachrul Razi mengaku siap untuk melawan radikalisme.

Hal ini disampaikan Fachrul usai dilantik sebagai menteri agama oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/10/2019).

Fachrul bahkan percaya diri ia dipilih Jokowi karena diyakini bisa melawan radikalisme yang menguat belakangan ini.

"Saya juga berpikir mungkin beliau membayangkan juga bahwa belakangan ini potensi-potensi radikalisme cukup kuat, sehingga beliau berpikir pasti Pak Fachrul mungkin punya terobosan-terobosan lah dalam kaitan menangkal radikalisme ini," kata Fachrul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Ini Pertimbangan Jokowi Pilih Purnawirawan Jenderal TNI Jadi Menag

Kendati demikian, Fachrul belum bisa membeberkan langkah-langkah untuk melawan radikalisme.

Sebab, ia baru saja menjabat. Mantan Wakil Panglima TNI ini mengaku akan mempelajari dan menganalisa situasi terlebih dulu.

"Entar dulu, kalau dokter enggak ada yang ketemu pasien langsung bilang kamu makan obat ini, enggak begitu, pasti dia coba diagnosa dulu, dia coba periksa oh begini-begini sehingga dia baru menemukan apa terapinya," kata Fachrul.