JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi Widodo mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Pengumuman dan perkenalan para calon menteri dilakukan Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin sambil duduk santai di tangga Istana Kepresidenan.
Setelah dilantik, para menteri diharapkan langsung bekerja. Beberapa dari mereka juga telah memetakan apa-apa saja yang bakal mereka lakukan dalam lima tahun ke depan.
Baca juga: Usai Dilantik, Bagaimana Rencana Kerja Para Menteri?
Ada yang membuat gebrakan baru, ada pula yang ingin melanjutkan pekerjaan menteri pendahulunya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Hal ini dilakukan agar APBD lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat dan tepat sasaran.
"Penting saat ini untuk melakukan evaluasi APBD dalam mengoptimalkan alokasi APBD bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Tito di Makassar, sebagaimana dikutip dalam siaran pers, Jumat (25/10/2019).
"Hal ini mengingat pemerintah pusat telah mengalokasikan banyak dana ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan di daerah," kata dia.
Baca juga: Gebrakan Pertama Mendagri Tito Karnavian, Evaluasi APBD agar Tepat Sasaran
Evaluasi APBD tersebut, kata Tito, sejalan dengan visi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Visi itu yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, membangun SDM, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, hingga reformasi birokrasi dan struktural.
Menurut Tito, visi tersebut bisa tercapai jika penggunaan APBN dan APBD dijaga agar tepat sasaran.
Tito menganggap saat ini banyak alokasi dari APBD yang lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai yang harusnya lebih diprioritaskan pada belanja modal.
Masalah lainnya yakni terkait kapasitas anggaran, governance, akuntabilitas, serta integritas.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemanfaatan APBD, Tito meminta jajaran pemerintah daerah untuk fokus pada belanja yang produktif seperti belanja infrastruktur dan bentuk-bentuk pelayanan yang lebih menyentuh pada kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dukungan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta program-program pengentasan kemiskinan lainnya.