Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka yang Kecewa dan Maaf Jokowi soal Formasi Kabinet Indonesia Maju...

Kompas.com - 28/10/2019, 07:44 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah melantik 34 menteri, satu Jaksa Agung, dan tiga pejabat setingkat menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Presiden Jokowi membagi 34 menteri tersebut dari dua kalangan, yaitu kalangan profesional dan kalangan partai politik.

Namun, tak semua pihak terakomodasi dalam Kabinet Indonesia Maju. Beberapa pendukung Jokowi ketika Pilpres 2019 tak masuk dalam jajaran anggota kabinet.

Jokowi menyadari banyak pihak yang kecewa dengan susunan Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Di Depan OSO, Jokowi Minta Maaf soal Susunan Kabinet

Ia menjelaskan, jumlah menteri hanya 34 anggota, sehingga tidak semua nama yang diusulkan bisa masuk ke dalam barisan kabinet.

Jokowi menyebut, ia menerima sampai 300 lebih nama untuk dipertimbangkan menjadi menteri.

"Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang dan gembira karena tewakili di kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang," kata dia.

Jokowi mengungkapkan, penyusunan kabinet adalah tugas yang berat. Menurut Jokowi, ia harus melihat kapasitas calon menteri tersebut dan keterwakilan dari daerah.

"Semua proporsinya harus sesuai betul," kata dia.

Lantas siapa saja pihak yang kecewa dengan susunan Kabinet Indonesia Maju?

Hanura

Partai Hanura menyatakan, kecewa dengan penyusunan Kabinet Indonesia Maju. Sebab, sebagai partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019, sudah sewajarnya mendapatkan jatah kursi menteri.

"Wajar kalau dari beberapa daerah, beberapa kader kami ada kemarahan, ada kekecewaan bahwa tidak ada semacam penilaian yang khusus untuk Partai Hanura," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Baca juga: Klaim Berdarah-darah di Pilpres, Hanura Kecewa Tak Dapat Kursi Menteri

Bona mengatakan, partainya cukup masif dalam mengampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Bahkan, sampai kehilangan kursi di DPR RI.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com