Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ahmad Nurcholis

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok. Kandidat Master Politik Internasional Universitas Shandong, China. Menyelesaikan S-1 di Departemen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

Gerindra di Kabinet Jokowi dan Gagalnya Pemilu Kita

Kompas.com - 28/10/2019, 06:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

 

Karena itu, undang-undang Pemilu kita sudah sepatutnya direvisi kembali dengan menghapus ambang batas presidential threshold dan mendorong kemudahan pendirian partai politik supaya demokrasi kita berjalan dinamis.

Sebab tujuan pemilu bukan hanya untuk mencari pemenang namun juga penentang. Toh, sistem multi-partai di Indonesia sangat cocok dengan kondisi Indonesia yang majemuk.

Paradigma ini penting agar demokrasi kita tidak dibajak oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup segenap keuntungan dari proses politik yang berlangsung karena tiadanya kontrol efektif yang ditimbulkan lantaran absennya oposisi.

Mekanisme check and balance merupakan kunci pokok demokrasi. Tanpa dua mekanisme tersebut justru demokrasi kita akan tenggelam dan tergantikan oleh otoritarianisme oligarkis. Mengingat partai-partai Indonesia dikuasasi oleh segelintir elite oligarki.

Sementara menyerahkan mandat kritik (check and balance) hanya kepada media dan rakyat tanpa adanya kaum oposisi yang mewakili mereka sama halnya membawa kembali chaos jalanan, anarkisme.

Pasalnya, saluran kritik tidak lagi terlembaga. Seperti dikatakan Rocky Gerung dalam wawancaranya dengan Detik (21/10/2019), kekacauan akan terjadi sebab “tidak ada yang mengucapkan kepentingan alternatif dari rakyat”.

Memang, demokrasi akan berjalan pincang tanpa kehadiran kaum oposan. Kekacauan dan anarkisme akan muncul.

Aksi penolakan rakyat terhadap beberapa rancangan undang-undang yang berujung pada kisruh jalanan sebulan lalu memotret ikhwal tersebut.

Karena, tak ada satupun partai yang dapat diandalkan dan teguh berdiri sebagai penyalur kritik rakyat. Absennya kaum oposisi memungkinkan rakyat untuk memilih jalannya sendiri.

Oposisi kurang menarik

Dilihat dari fakta sejarah kepemiluan di Indonesia, memang hanya sedikit sekali partai politik yang konsisten menjadi oposisi pasca kekalahan mereka.

Terhitung hanya PDI-P dan PKS yang konstan melakukan hal itu.

PDI-P gigih menjadi oposisi semasa dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yuhoyono, sedangkan PKS solid sebagai oposisi selama dua kali kepemimpinan Jokowi.

Partai-partai lainnya acapkali tergoda masuk aliansi pemerintahan meski telah kalah dalam pemilu.

Di 2019, kita ingat betul, di masa-masa awal kampanye hingga akhir pemilihan, rivalitas Gerindra dan PDI-P menampakkan potret persaingan yang panas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com