Gerindra di Kabinet Jokowi dan Gagalnya Pemilu Kita

Loncatnya Gerindra dari barisan oposisi ke pemerintahan menangkap sinyal bahwa pemilu kita memang belum dirancang untuk membentuk oposisi yang berbobot, yang komitmen terhadap esensi demokrasi dengan membatasi perilaku oportunis-pragmatis partai.

Padahal bisa saja UU Pemilu didesain untuk meminimalisir praktik tersebut.

Pemilu kita masih sekadar sebagai sarana prosedural tanpa menyentuh substansi. Fenomena semacam itu sialnya tidak terjadi sekali-dua kali saja dalam perjalanan pengalaman pemilu kita.

Sepanjang perhelatan pemilu sejak era reformasi, partai politik kita selalu silih berganti bongkar pasang komposisi koalisi sebelum atau sesudah pemilihan.

Data perubahan peta koalisi ini dijelaskan lengkap oleh Lili Romli (2017) dalam catatannya “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi”.

Pada 2014 kita menyaksikan pengalaman serupa. Golkar, PAN dan PPP, yang sebelum pemilihan berada di seberang barisan koalisi Jokowi, tiba-tiba berubah posisi pasca pemilihan.

Perilaku ini berbahaya bagi kelangsungan demokrasi sebab koalisi partai tidak lagi ajeg didasarkan pada ideologi dan platform, atau minimal kesamaan kebijakan yang mengikat komitmen mereka, namun atas asas untung-rugi kekuasaan.

Revisi Undang-undang Pemilu

Di samping tiadanya regulasi yang membatasi perilaku pragmatis seperti telah disinggung, aturan dalam undang-undang pemilu kita juga masih menyimpan cacat.

Upaya menghadirkan pemilu dengan hanya calon tunggal di masa depan sangat terbuka lebar. Artinya, kemungkinan absennya oposisi di masa mendatang juga besar.

Meski secara teknis calon tunggal nantinya akan dihadapkan dengan “kotak kosong” sebagai representasi lawan dan seteru, namun hal ini tidak mengakhiri peluang kemenangan aklamasi satu calon dan menutup pintu eksistensi oposisi.

Atau sebaliknya, probabilitas terjadinya dilema vakum kepemimpinan tidak bisa dihindari. Sebab, bila kotak kosong menang, pemilu akan diulang kembali hingga menghasilkan calon legitimatif.

Bagaimana jika kotak kosong berkesinambungan menang? Tak terbayang berapa besar anggaran negara habis sia-sia untuk omong kosong ini.

Seperti dikatakan anggota KPU, Hasyim Asy’ari kepada Tempo (11/04/2018), “Kalau nanti yang menang kotak kosong, akan ada pilpres putaran kedua."