Soal 12 Wamen, Pengamat LIPI: Jabatan Politik di Birokrasi Ancam Profesionalitas

Kompas.com - 27/10/2019, 20:01 WIB
Suasana pelantikan wakil menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSuasana pelantikan wakil menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyebutkan, jabatan politik dalam birokrasi dapat mengancam profesionalitas dan netralitas birokrasi sehingga rentan ditarik kepentingan sesaat.

Hal tersebut berkaitan dengan dipilihnya 12 wakil menteri (wamen) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebagian besar berasal dari relawan dan partai politik pendukungnya di pemilihan presiden (pilpres) 2019 lalu.

"Artinya, birokrasi bisa jadi disfungsi karena fragmentasi di internalnya yang tak terkelola dengan baik. Menempatkan jabatan-jabatan politik dalam birokrasi dapat mengancam profesionalitas dan netralitas birokrasi sehingga rentan ditarik-tarik oleh kepentingan politik sesaat atau jangka pendek," kata Siti kepada Kompas.com, Minggu (27/10/2019).

Baca juga: Pengamat Politik UGM: Pemilihan Wamen Tak Kompeten Akan Rugikan Jokowi

Siti mengatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memberikan payung hukum bagi terwujudnya ASN profesional dan netral secara politik.

Bahkan sanksi akan dikenakan bagi ASN yang melanggarnya sehingga kongkalikong atau perselingkuhan antara kekuatan politik dan birokrasi dilarang.

"Birokrasi tidak boleh diintervensi kekuatan politik apalagi dijadikan alat untuk dukungan politik untuk memenangkan calon dalam pemilu," kata Siti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemilihan 12 wamen ini juga seolah bertolakbelakang dengan komitmen Presiden Jokowi memangkas birokrasi.

Baca juga: Penunjukan 12 Wamen Dinilai Kontradiktif dengan Keinginan Jokowi Sederhanakan Birokrasi

Namun, kata dia, saat ini nasi sudah menjadi bubur. Oleh karena itu, solusi terhadap banyaknya rekrutmen wamen di kementerian antara lain dengan memaksimalkan kinerja mereka.

Caranya, kata dia, dengan mendorong atau menciptakan relasi yang sinergis dan komunikatif antara menteri dan wamen agar kinerja mereka berkontributif terhadap institusi.

"Demikian juga perlu diupayakan untuk menggerakkan mesin birokrasi melalui perubahan mindset para ASN/birokrat secara masif agar mereka keluar dari zona nyaman," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.