Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Masuk Kabinet, PKPI Tetap Dukung Jokowi

Kompas.com - 27/10/2019, 15:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyatakan tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin meski tak mendapat jatah menteri atau wakil menteri seperti Perindo dan PSI.

PKPI, Perindo, dan PSI sama-sama tak memperoleh kursi di DPR. Namun, Perindo dan PSI mendapat jatah wakil menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju.

Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan menyatakan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Karenanya PKPI tak bisa mengintervensi.

"Penyusunan Kabinet adalah hak prerogatif Presiden. PKPI juga sangat memahami dan menghormati sepenuhnya terkait hal ini. Kami mendukung susunan jabinet yang telah diumumkan dan mendoakan kelancaran dalam menjalankan tugas," kata Verry melalui pesan singkat, Minggu (27/10/2019).

Baca juga: Di Depan OSO, Jokowi Minta Maaf soal Susunan Kabinet

Terkait permohonan maaf Presiden Jokowi lantaran tak semua pihak yang mendukung terakomodasi dalam kabinet, Verry menilai, ucapan tersebut tak diarahkan kepada PKPI.

Sebab, Verry menegaskan, PKPI tak kecewa dan terus mendukung Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam menjalankan pemerintahan.

"Permohonan maaf Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dapat kita maknai sebagai teladan akhlak yang baik, sebagai pemimpin yang peka, memahami suasana kebatinan para pendukung setia, serta tentu saja merupakan perwujudan sikap santun negarawan," kata dia.

Baca juga: Hanura Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri, Merasa Berjasa Perjuangkan Jokowi Jadi Presiden

"PKPI akan terus menjadi pendukung pemerintahan lima tahun mendatang, mitra konstruktif dan solutif. Serta menjadi bagian aktif dari pembangunan menuju Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden meminta maaf jika ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Baca juga: Penyusunan Kabinet, Jokowi Akui Lebih Banyak yang Kecewa

Turut hadir dalam acara itu kader Pemuda Pancasila yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO).

OSO membawa Partai Hanura mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Namun, Jokowi belum memberi jatah kursi untuk kader Hanura, baik sebagai menteri, pejabat setingkat menteri, atau wakil menteri.

Padahal, parpol pendukung Jokowi lain sudah mendapat jatah, termasuk Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo yang sama-sama tak lolos ke DPR bersama Hanura.

Jokowi mengaku tak bisa mengakomodasi semua pendukungnya masuk kabinet karena kursi menteri yang juga terbatas.

"Karena ruangnya hanya 34 (kementerian)," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com