Soal Kelanjutan Tim Pemburu Koruptor, Jaksa Agung Koordinasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD

Kompas.com - 27/10/2019, 11:14 WIB
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.com/Devina HalimJaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan, ia akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait Tim Pemburu Koruptor (TPK).

Burhanuddin menyebut, koordinasi itu termasuk membicarakan kelanjutan tim tersebut.

"Nanti akan kita bicarakan, Menko-nya baru, apalagi ini Menko-nya orang hukum. Kalau dulu kan Menko-nya orang pertahanan, dan ini adalah orang hukum. Jadi kita akan bicarakan lagi," ungkap Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2019).

Baca juga: Heru Winarko, dari Pemburu Koruptor hingga Pemberantas Narkoba

Ia pun mengaku belum mengetahui kemungkinan adanya perubahan terhadap tim tersebut.

Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan rapat bersama Mahfud sekiranya pada pekan depan.

"Apakah nanti ada perubahan-perubahan atau dengan pola-pola lain kita tidak tahu, tetapi nanti dalam waktu dekat memang rencananya kita akan rapat pendahuluan," ujar dia. 

Tim Pemburu Koruptor dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004. Tugasnya adalah menangkap koruptor, terutama yang kabur ke luar negeri serta menyelamatkan aset negara.

Baca juga: Ketua KPK: Jangan Lelah Melawan Korupsi

Tim ini beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Pada awal dibentuknya, Tim Pemburu Koruptor dipimpin Basrief Arief yang sekarang menjadi Jaksa Agung.

Pada masa kepemimpinan Basrief, tim tersebut berhasil membawa pulang koruptor kasus BLBI, David Nusa Wijaya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X