Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Disebut Kecewa Nadiem Makarim Ditunjuk Jadi Menteri

Kompas.com - 26/10/2019, 16:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Tabligh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Fahmi Salim mengklaim, organisasinya kecewa atas penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kekecewaan itu lantaran jabatan Mendikbud biasanya diisi oleh kalangan Muhammadiyah.

"Sangat kecewa," ujar Fahmi dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Bikin Kaget' di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Baca juga: “ITB Siap-siap Hadapi Terobosan Menteri Nadiem Makarim”

Fahmi pun berharap, ditunjuknya Nadiem yang berlatar belakang pengusaha sebagai Mendikbud tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penyusunan formasi Kabinet Indonesia Maju ini dilakukan secara asal-asalan.

"Nah, yang jelas, jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu, tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini," lanjut dia.

Meski demikian, Fahmi sekaligus menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak pernah menetapkan target harus mendapatkan berapa kursi menteri, apalagi meminta-minta jatah menteri kepada Presiden.

"Yang jelas, Muhammadiyah tidak pernah minta dan tidak pernah juga meminta target, tidak pernah memberikan patokan harus begini-begini, itu dikembalikan kepada (hak prerogatif) Presiden," lanjut dia.

Soal Presiden Jokowi menunjuk kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Fahmi mengatakan, hal itu belumlah cukup.

Sebab, seorang menteri koordinator tidak memiliki otoritas anggaran.

Baca juga: Rektor ITB Sambut Baik Penunjukan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud

"Saya kira enggak cukup, Menko itu kan tidak memiliki kewenangan dan otoritas dan anggaran tidak sebagaimana dengan Kementerian teknis," lanjut dia.

Diketahui, Presiden Jokowi menunjuk bos Gojek sebagai Mendikbud dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Nadiem menggantikan kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendy. Muhadjir sendiri diberikan tugas baru, yakni sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

 

Kompas TV Kodam XVII Cenderawasih gelar apel kesiapan pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia di Base Ops Lanud Silas Papare, Jayapura. Papua jadi wilayah pertama yang dikunjungi presiden setelah dilantik untuk periode kedua. Apel pasukan diikuti kurang lebih seribu personel gabungan TNI-Polri dan dipimpin langsung oleh Komandan Lanud Silas Papare Jayapura Marsma TNI Tri Bowo Budi Santoso. Apel pengamanan digelar mengingat kerusuhan sebelumnya pernah terjadi di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat dan mengantisipasi ancaman dari kelompok kriminal bersenjata. Personel pengamanan diminta meningkatkan kepekaan dan tidak lengah dengan situasi yang berkembang serta tidak ragu menindak pengganggu keamanan. #PresidenJokowi #Papua #TNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com