Muhammadiyah Disebut Kecewa Nadiem Makarim Ditunjuk Jadi Menteri

Kompas.com - 26/10/2019, 16:20 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Tabligh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Fahmi Salim mengklaim, organisasinya kecewa atas penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kekecewaan itu lantaran jabatan Mendikbud biasanya diisi oleh kalangan Muhammadiyah.

"Sangat kecewa," ujar Fahmi dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Bikin Kaget' di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Baca juga: “ITB Siap-siap Hadapi Terobosan Menteri Nadiem Makarim”

Fahmi pun berharap, ditunjuknya Nadiem yang berlatar belakang pengusaha sebagai Mendikbud tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penyusunan formasi Kabinet Indonesia Maju ini dilakukan secara asal-asalan.

"Nah, yang jelas, jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu, tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini," lanjut dia.

Meski demikian, Fahmi sekaligus menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak pernah menetapkan target harus mendapatkan berapa kursi menteri, apalagi meminta-minta jatah menteri kepada Presiden.

"Yang jelas, Muhammadiyah tidak pernah minta dan tidak pernah juga meminta target, tidak pernah memberikan patokan harus begini-begini, itu dikembalikan kepada (hak prerogatif) Presiden," lanjut dia.

Soal Presiden Jokowi menunjuk kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Fahmi mengatakan, hal itu belumlah cukup.

Sebab, seorang menteri koordinator tidak memiliki otoritas anggaran.

Baca juga: Rektor ITB Sambut Baik Penunjukan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud

"Saya kira enggak cukup, Menko itu kan tidak memiliki kewenangan dan otoritas dan anggaran tidak sebagaimana dengan Kementerian teknis," lanjut dia.

Diketahui, Presiden Jokowi menunjuk bos Gojek sebagai Mendikbud dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Nadiem menggantikan kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendy. Muhadjir sendiri diberikan tugas baru, yakni sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X