Laode: Mahfud MD Cocok untuk Jabatan Menko Polhukam

Kompas.com - 26/10/2019, 15:30 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberikan keterangan pers terkait pengesahan revisi UU KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Laode M. Syarif mengatakan ingin mengetahui model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberikan keterangan pers terkait pengesahan revisi UU KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Laode M. Syarif mengatakan ingin mengetahui model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menilai, Mahfud MD merupakan sosok yang tepat untuk menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

"KPK mengucapkan selamat kepada Pak Mahfud. Kami pikir, dia memang cocok untuk jabatan Menko Polhukam karena memang dia paham," kata Laode di Sukabumi, Sabtu (26/10/2019).

Mahfud dinilai mempunyai pengalaman panjang di bidang politik, hukum dan keamanan. Salah satunya pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Baca juga: Deretan Pernyataan Mahfud MD, dari Hak Veto hingga Hukum Arab

Selain itu, Mahfud juga seorang pakar hukum tata negara. Harapannya, produk-produk hukum yang terbit di Indonesia lebih berkualitas setelah Mahfud menjabat Menko Polhukam.

"Misalnya hukum-hukum yang berhubungan dengan pentingnya good governance, antikorupsi dan lain-lain. Itu yang saya harapkan agar kualitas penegak hukum bisa diperhatikan beliau," ujar Laode.

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Punya Hak Batalkan Kebijakan Menteri di Bawahnya

Laode melanjutkan, ada tiga hal yang mesti dilakukan Mahfud, yaitu mensinkronkan hukum-hukum yang tumpang tindih dan membenahi penegakan hukum yang kurang profesional.

"Ketiga, secara khusus bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan antikorupsi mencerminkan yang berpihak pada pemberantasan korupsi," kata Laode.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuka Mahfud MD menggantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X