Kompas.com - 26/10/2019, 15:30 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberikan keterangan pers terkait pengesahan revisi UU KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Laode M. Syarif mengatakan ingin mengetahui model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberikan keterangan pers terkait pengesahan revisi UU KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Laode M. Syarif mengatakan ingin mengetahui model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menilai, Mahfud MD merupakan sosok yang tepat untuk menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

"KPK mengucapkan selamat kepada Pak Mahfud. Kami pikir, dia memang cocok untuk jabatan Menko Polhukam karena memang dia paham," kata Laode di Sukabumi, Sabtu (26/10/2019).

Mahfud dinilai mempunyai pengalaman panjang di bidang politik, hukum dan keamanan. Salah satunya pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Baca juga: Deretan Pernyataan Mahfud MD, dari Hak Veto hingga Hukum Arab

Selain itu, Mahfud juga seorang pakar hukum tata negara. Harapannya, produk-produk hukum yang terbit di Indonesia lebih berkualitas setelah Mahfud menjabat Menko Polhukam.

"Misalnya hukum-hukum yang berhubungan dengan pentingnya good governance, antikorupsi dan lain-lain. Itu yang saya harapkan agar kualitas penegak hukum bisa diperhatikan beliau," ujar Laode.

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Punya Hak Batalkan Kebijakan Menteri di Bawahnya

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Laode melanjutkan, ada tiga hal yang mesti dilakukan Mahfud, yaitu mensinkronkan hukum-hukum yang tumpang tindih dan membenahi penegakan hukum yang kurang profesional.

"Ketiga, secara khusus bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan antikorupsi mencerminkan yang berpihak pada pemberantasan korupsi," kata Laode.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuka Mahfud MD menggantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. 

 

Kompas TV Pasca komposisi menteri Kabinet Indonesia Maju diumumkan Jokowi, Aroma bagi-bagi kavling pasca pilpres begitu terasa.Gerindra yg semula menjadi oposisi bagi Jokowi kini berbalik arah jadi pendukung pemerintah dengan menempatkan dua menterinya di kabinet Jokowi-Ma’ruf.Kabinet Jokowi -Ma’ruf memiliki komposisi 34 kursi menteri dan 4 kursi pejabat setingkat menteri, 18 berasal dari parpol sementara 20 diantaranya berasal dari non parpol.Belum lagi posisi wakil menteri yg beberapa diantaranya juga berasal dari partai politik.Apakah kabinet Indonesia Maju yang akomodatif akan efektif menjalankan tugasnya 5 tahun ke depan? #MENCARIPEMIMPIN #JOKOWIDODO #MARUFAMIN
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.