Hanura Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri, Merasa Berjasa Perjuangkan Jokowi Jadi Presiden

Kompas.com - 26/10/2019, 12:21 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak mengatakan, sebagai salah satu partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019, wajar pihaknya kecewa karena tak dapat jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Wajar kalau dari beberapa daerah, beberapa kader kami ada kemarahan, ada kekecewaan bahwa tidak ada semacam penilaian yang khusus untuk Partai Hanura," kata Bona dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Bona mengatakan, perjuangan Hanura dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf cukup masif, bahkan partainya sampai kehilangan kursi di DPR RI.

"Bahkan salah satu mungkin, Direktur TKN (Tim Kampanye Nasional) nya pun dari Hanura dan tetapi dalam perjalanannya kami memang kami bahkan harus berkorban sehingga tidak ada kursi lagi di Parlemen," ujar dia.


Baca juga: Jokowi Ungkap Nama Calon Menteri yang Masuk Lebih dari 300 Orang

Kendati demikian, Bona memahami pemilihan anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Menurut Bona, Jokowi sudah mengajak Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang terkait penyusunan kabinet kerja.

Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada Presiden Jokowi.

"Pasti diajak bicara, ketum pasti diajak bicara. Kemudian bahkan bercanda waktu itu, daftar nama sudah canda-canda biasa. Pada dasarnya kami memberikan SDM kami yang luar biasa yang mempuni kepada Pak Jokowi, tetapi yang ini juga bagian dari pada hak prerogatif beliau," tutur Bona.

Partai Hanura masih menunggu apabila presiden masih membutuhkan posisi di kabinet kerja.

"Belum (ikhlas), tapi masih menunggu," ujar dia.

Baca juga: Wishnutama Jadi Menteri, Ini Harapan Pemdaprov Jabar

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X