Mahfud MD Ungkap Beda Kecurangan Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi

Kompas.com - 26/10/2019, 08:24 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD ketika melayani pertanyaan wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenko Polhukam Mahfud MD ketika melayani pertanyaan wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jumat (25/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan beda kecurangan pemilihan umum pada masa reformasi dengan masa Orde Baru.

Hal tersebut disampaikan Mahfud ketika menghadiri acara Bawaslu Awards 2019 di The Hall Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2019).

Secara umum, menurut Mahfud, dugaan kecurangan pada masa Orba dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, pada masa reformasi dugaan kecurangan dilakukan oleh peserta pemilu.

"Bedanya kecurangan zaman orba itu dilakukan secara vertikal, oleh pemerintah tingkat atas sampai bawah. Kalau sekarang kecurangannya bersifat horizontal, yang curang sekarang itu peserta pemilu, bukan pemerintah," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD: Kemarin Jadi Lawan Sekarang Kawan, Politik Memang Begitu

Mahfud pun mengaku berani bertanggung jawab saat menyebut terjadi kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Menurut dia, pembuktiannya pun sangat mudah, yakni dengan melihat siapa yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"KPU digugat antarpartai. Partai ini menuduh partai ini. Sekarang suara dituding antar-anggota partai. Berarti bukan pemerintah, itu bukti kecurangan bersifat horizontal," kata dia.

Kalaupun KPU atau Bawaslu yang curang, kata dia, masih ada pengadilan yang dapat mengadili mereka yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Oleh karena itu, kata dia, dalam persoalan kecurangan pemilu, sejak era reformasi pemerintah sudah tidak pernah ikut serta.

Baca juga: Banyak yang Tolak Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, Ini Kata Mahfud

Sebab, kini pemerintah tidak melakukan kecurangan secara vertikal yang telah diatur sejak pembuatan UU hingga panitia pemungutan suara.

Mahfud mengatakan, mental berdemokrasi para peserta politik, pemilu, calon kepala daerah, presiden, legislatif, dan lainnya harus lebih sportif.

"Jangan selalu buat UU ini salah, buat begitu salah. Coba Anda buat, pasti disalahkan sama orang lain," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Nasional
Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Nasional
Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Nasional
Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Nasional
Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Nasional
Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Nasional
BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Nasional
Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.