Kompas.com - 26/10/2019, 07:29 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berbicara pada seminar nasional di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/3/2019). Seminar nasional yang mengangkat tema Prospek Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Pemilu 2019 yang menghadirkan pimpinan lembaga penegak hukum tersebut dalam rangkaian Dies Natalis ke-67 Fakultas Hukum Unhas Makassar. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/hp. ABRIAWAN ABHEKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berbicara pada seminar nasional di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/3/2019). Seminar nasional yang mengangkat tema Prospek Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Pemilu 2019 yang menghadirkan pimpinan lembaga penegak hukum tersebut dalam rangkaian Dies Natalis ke-67 Fakultas Hukum Unhas Makassar. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/hp.
|
Editor Bayu Galih

SUKABUMI, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo berpesan kepada masyarakat Indonesia agar tidak berhenti melawan korupsi meski KPK dianggap melemah usai berlakunya UU KPK hasil revisi.

"Jangan lelah melawan korupsi, itu yang utama, jangan lelah. Nah kita juga masih berharap, walaupun harapan itu tipis," kata Agus di Sukabumi, Jumat (25/10/2019).

Agus mengakui bahwa peluang diterimanya judicial review UU KPK di Mahkamah Konstitusi terbilang tipis.

Alasannya, kata Agus, ada anggapan bahwa proses penyusunan UU KPK tersebut tidak melanggar konstitusi.

"Enggak akan sukses, ada yang bilang begitu, kan. Karena enggak melanggar konstitusi loh itu yang kemarin-kemarin itu, kemungkinan bisa enggak sukses," ujar dia.

Baca juga: Setelah Tak Pimpin KPK, ke Mana Agus Rahardjo dan Laode M Syarif?

Kendati demikian, Agus masih berharap agar Pemerintah dan DPR memikirkan kembali UU KPK hasil revisi untuk direvisi kembali.

"Tolong dipikirkan lagi kalau kita menginginkan semangat antikorupsi, semangat untuk capai rangking tinggi dalam CPI (indeks persepsi korupsi) karena itu menjadi ukurannya banyak orang," kata Agus Rahardjo.

"Itu kemudian tolong dipikirkan lagi supaya kemudian menemukan jalan keluar bagaimana membawa perjuangan untuk hilangkan korupsi di negara kita," ujar dia.

Ia pun masih menyimpan harapan bahwa KPK masih bertaji walau UU KPK yang sudah berlaku dinilai melemahkan KPK. Misalnya dengan mengurangi operasi tangkap tangan tetapi fokus mendalami kasus-kasus besar.

"Bisa saja lho, jadi mungkin, mungkin lho ya, OTT-nya dikurangi tapi betul-begul mendalami kasus-kasus yang besar yang itu pasi butuh waktu," kata Agus.

Seperti diketahui UU KPK hasil revisi kini telah berlaku dan diundangkan. Adapun upaya judicial review terhadap UU tersebut sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Nasional
Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Nasional
Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Nasional
HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

Nasional
2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

Nasional
Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Nasional
Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Nasional
Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.