Mahfud MD: Kemarin Jadi Lawan Sekarang Kawan, Politik Memang Begitu

Kompas.com - 25/10/2019, 22:05 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyinggung soal lawan dan kawan yang bersatu karena politik.

Hal tersebut diucapkan Mahfud ketika dia menghadiri acara Bawaslu Award di The Hall Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2019).

"Lihat saja pemilu, taro lah pilpres. Yang satu ingin merebut kekuasaan, yang satu ingin mempertahankan kekuasaan," kata dia.

"Karena hanya kekuasaan, maka berlaku dalil tak ada kawan atau lawan yang abadi dalam politik. Yang kemarin jadi musuh, sekarang jadi kawan. Yang kemarin kawan, sekarang jadi lawan. Karena politik memang begitu wataknya," lanjut Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD: Hukum yang Berlaku di Arab, Afghanistan, dan Yordania Tak Harus Berlaku di Indonesia

Ucapan Mahfud tersebut sontak membuat hadirin di acara itu tergelak.

Pasalnya, apa yang diucapkan Mahfud sesuai dengan situasi yang saat ini sedang terjadi, yakni bergabungnya lawan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto ke pemerintahan.

"Demokrasi seperti itu, kalau dibiarkan jelek. Maka kita tampilkan nomokrasi. Nomokrasi itu negara hukum. Kalau demokrasi mencari menang, nomokrasi mencari benar," kata dia.

Baca juga: Banyak yang Tolak Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, Ini Kata Mahfud

Oleh karena itu, kata dia, instrumen yang sudah terbentuk saat ini, yakni KPU dan Bawaslu yang independen dan tidak bisa diintervensi pemerintah, merupakan kemajuan yang sangat baik.

"Sekarang ada pengawas, ada Bawaslu, itu instrumen yang secara nomokratis disediakan. Kalau ada yang melanggar, awas ada Bawaslu," kata dia.

Adapun Bawaslu memberikan penghargaan kepada jajaran pengawas pemilu yang telah bertugas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 melalui Bawaslu Award.

Baca juga: Mahfud MD: Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu demi Kepentingan Negara

Setidaknya ada 14 kategori yang diperebutkan seluruh panitia pengawas pemilu (panwaslu) di Indonesia.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Bawaslu Award merupakan penghargaan kepada pengawas yang telah memberikan kontribusi dalam Pemilu 2019.

"Hal ini sebagai penghargaan atas komitmen anak bangsa. Ini melanjutkan tradisi yang dibangun pendahulu kami, Bawaslu 2014," kata Abhan saat memberikan sambutannya dalam acara tersebut, Jumat (25/10/2019).

Kompas TV Menko Polhukam periode 2014-2019, Wiranto terlihat hadir di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Meski sedang menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Wiranto meminta izin ke dokter untuk hadir dalam serah terima jabatan Menkopolhukam periode 2019-2024 kepada Mahfud MD.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.