Kompas.com - 25/10/2019, 16:08 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) menginspeksi pasukan saat upacara penyambutan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (24/10/2019). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) menginspeksi pasukan saat upacara penyambutan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi banyaknya penolakan terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pasca-pelantikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (23/10/2019) lalu.

Kementerian Pertahanan sendiri merupakan salah satu kementerian yang berada di bawah langsung Kemenko Polhukam.

"Sebab manusia punya kelebihan masing-masing, punya sisi positif-negatifnya. Saya tidak terlalu mengagendakan orang yang menolak seseorang. Silakan saja itu bangun opini, lalu yang lainnya juga membangun opini," kata Mahfud di Kemenkopolhukam, Jumat (25/10/2019).

Baca juga: Prabowo Jadi Menhan, HAM Dinilai Hanya Jadi Komoditas Politik

Menurut Mahfud, tidak hanya Prabowo, seluruh menteri yang belum lama ini dilantik, termasuk dirinya, pasti ada yang mendukung dan menolak.

Namun, apapun yang dikatakan publik baik mendukung atau menolak, yang pasti saat ini Presiden Jokowi sudah mengangkat yang bersangkutan.

"Tidak usah berpikir kalau ada yang menolak, lalu apa harus mundur? Tidak efektif itu, tidak boleh," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mahfud pun menganalogikannya dengan Pancasila.

Baca juga: Sertijab Menhan, dari Upacara Jajar Kehormatan, Kehadiran Politikus Gerindra, hingga Pesan Ryamizard ke Prabowo

Saat ini, kata dia, masih banyak yang mempertanyakan Pancasila tetapi korupsi di Indonesia masih banyak terjadi, termasuk kejahatan moral lainnya.

"Sama dengan itu. Cara melihat masalah tidak seperti itu, mari setiap masalah kita perbaiki, selesaikan, dan diarahkan ke arah yang benar," pungkas dia.

Diketahui, Presiden Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di periode 2019-2024.

Hal ini membuat beberapa pendukung dari kedua belah pihak kecewa dan ada pula penolakan dari mereka.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri  Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Nasional
Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Nasional
Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Nasional
Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X