Wasekjen PAN: Penunjukan Wamen Kontradiktif dengan Gagasan Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 25/10/2019, 15:51 WIB
Presiden Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri yang telah ia perkenalkan ke publik. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri yang telah ia perkenalkan ke publik. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ( PAN) Saleh Daulay Partaonan mengkritik penunjukkan 12 wakil menteri ( wamen) yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Ia menilai keputusan tersebut justru kontradiktif dengan gagasan Presiden Joko Widodo soal reformasi birokrasi.

"Pertanyaannya apakah ini tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan Presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan," ujar Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Baca juga: Pengangkatan Wamen di Awal Pemerintahan Dinilai Ingkari UU Kementerian Negara

Dalam pidato pelantikan saat Sidang Paripurna MPR, Presiden Jokowi menekankan soal reformasi birokrasi. Ia berencana menyederhanakan jabatan eselon dengan memangkas eselon III dan IV.

Presiden Jokowi mengatakan nantinya eselon-eselon tersebut akan disederhanakan menjadi 2 level.

Menurut Saleh, pengangkatan wakil menteri tak sejalan dengan gagasan yang diucapkan Presiden Jokowi.

"Itu sebetulnya satu langkah yang progresif dan saya kira perlu dicoba. Tapi pada sisi yang lain kita mendengar ada 12 orang yang sedang diperkenalkan di istana untuk menjadi wakil menteri," tutur dia.

"Saya juga melihat bahwa pelantikan wakil menteri yang dilakukan hari ini masih menimbulkan tanda tanya, menyisakan tanda tanya," kata Saleh.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Perkenalan 12 wakil menteri dilakukan Jokowi di Istana Kepresidenan hari ini, Jumat (25/10/2019).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Nasional
Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X