Kompas.com - 25/10/2019, 14:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk ketua umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat memperkenalkan 12 nama wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

"Budi Arie Setiadi, beliau kami beri kepercayaan jadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," kata Jokowi.

Budi Arie yang semula duduk lesehan di anak tangga istana lalu berdiri saat namanya diperkenalkan.

Baca juga: Profil Budi Arie Setiadi, dari Aktivis, Relawan hingga Wakil Menteri

Budi akan mendampingi Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar yang sudah dilantik lebih dulu.

Jokowi tak menjelaskan alasan khusus kenapa ia memilih Budi Arie. Ia hanya mengungkapkan alasan kenapa Kementerian Desa dan PDTT membutuhkan wakil menteri.

"Karena kita memiliki 74.000 desa di seluruh tanah air perlu di-back up agar pengawasan dana desa yang sudah mencapai lebih dari Rp 70 trilin per tahun bisa dilakukan pengawasan sehingga memberikan hasil baik pada desa kita," kata Jokowi. 

 

Kompas TV Serah terima jabatan menteri pertahanan dari Ryamizard Ryacudu kepada Prabowo Subianto telah digelar pada hari Kamis (24/10/2019). Prabowo disambut dengan upacara kehormatan yang diikuti jajaran Kementerian Pertahanan, Menko Polhukam, Panglima TNI beserta 3 Kepala Staf Angkatan. Usai serah terima jabatan Prabowo berjanji akan meneruskan yang telah diwariskan pendahulunya dan mempelajari masalah pertahanan bersama jajarannya dan ketiga angkatan di TNI. Pekerjaan berat memang menanti Prabowo. Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyatakan setelah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo, Prabowo harus memberikan pembuktian sekaligus menjalankan visi presiden mengenai poros maritim. Terkait anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 127,4 triliun yang naik cukup signifikan dan mengalahkan anggaran Kementerian PUPR dan Polri Connie menilai cukup tidaknya anggaran akan bergantung program kementerian yang akan dirumuskan oleh menteri pertahanan. Tantangan pertahanan kini makin kompleks. Visi poros maritim dunia yang digagas Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya mensyaratkan kekuatan laut dan udara yang mumpuni serta pertahanan yang sanggup mengantisipasi ancaman dunia maya. Pertahanan tentu tidak cukup sebatas memenuhi kekuatan pokok minimum atau MEF namun harus mencapai peta jalan pertahanan yang sudah dirumuskan dan terus berkembang. #PrabowoSubianto #MenteriPertahanan #KabinetIndonesiaMaju
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Nasional
Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Nasional
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Nasional
Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.