Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Projo Jadi Wamendes, Jokowi Tugaskan Kawal Dana Desa

Kompas.com - 25/10/2019, 14:12 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk ketua umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat memperkenalkan 12 nama wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

"Budi Arie Setiadi, beliau kami beri kepercayaan jadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," kata Jokowi.

Budi Arie yang semula duduk lesehan di anak tangga istana lalu berdiri saat namanya diperkenalkan.

Baca juga: Profil Budi Arie Setiadi, dari Aktivis, Relawan hingga Wakil Menteri

Budi akan mendampingi Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar yang sudah dilantik lebih dulu.

Jokowi tak menjelaskan alasan khusus kenapa ia memilih Budi Arie. Ia hanya mengungkapkan alasan kenapa Kementerian Desa dan PDTT membutuhkan wakil menteri.

"Karena kita memiliki 74.000 desa di seluruh tanah air perlu di-back up agar pengawasan dana desa yang sudah mencapai lebih dari Rp 70 trilin per tahun bisa dilakukan pengawasan sehingga memberikan hasil baik pada desa kita," kata Jokowi. 

 

Kompas TV Serah terima jabatan menteri pertahanan dari Ryamizard Ryacudu kepada Prabowo Subianto telah digelar pada hari Kamis (24/10/2019). Prabowo disambut dengan upacara kehormatan yang diikuti jajaran Kementerian Pertahanan, Menko Polhukam, Panglima TNI beserta 3 Kepala Staf Angkatan. Usai serah terima jabatan Prabowo berjanji akan meneruskan yang telah diwariskan pendahulunya dan mempelajari masalah pertahanan bersama jajarannya dan ketiga angkatan di TNI. Pekerjaan berat memang menanti Prabowo. Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyatakan setelah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo, Prabowo harus memberikan pembuktian sekaligus menjalankan visi presiden mengenai poros maritim. Terkait anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 127,4 triliun yang naik cukup signifikan dan mengalahkan anggaran Kementerian PUPR dan Polri Connie menilai cukup tidaknya anggaran akan bergantung program kementerian yang akan dirumuskan oleh menteri pertahanan. Tantangan pertahanan kini makin kompleks. Visi poros maritim dunia yang digagas Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya mensyaratkan kekuatan laut dan udara yang mumpuni serta pertahanan yang sanggup mengantisipasi ancaman dunia maya. Pertahanan tentu tidak cukup sebatas memenuhi kekuatan pokok minimum atau MEF namun harus mencapai peta jalan pertahanan yang sudah dirumuskan dan terus berkembang. #PrabowoSubianto #MenteriPertahanan #KabinetIndonesiaMaju
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com