Profil Angela Tanoesoedibjo, Putri Hary Tanoe Jadi Anggota Termuda Kabinet

Kompas.com - 25/10/2019, 13:54 WIB
Angela Tanoesoedibjo https://www.instagram.com/angelatanoesoedibjoAngela Tanoesoedibjo

JAKARTA, KOMPAS.com - Angela Tanoesodibjo resmi ditunjuk dan dilantik sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (25/10/2019).

Dengan penunjukan ini, Angela menjadi wakil menteri termuda untuk memperkuat Kabinet Indonesia Maju. Usianya baru 32 tahun.

Meski berusia muda, Angela yakin mampu mengemban tugas dengan baik. Salah satu yang menjadi tanggung jawabnya adalah pengembangan 10 destinasi pariwisata baru.

"Saya mempunya background manajemen di bidang media, retail, finance, dan unit lain yang saya pegang," ucap Angela.

"Ini tentu membantu saya bekerja secara kreatif, cepat, dan high impact," kata dia.

Baca juga: Angela Tanoesoedibjo Diminta Jadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dengan usia muda dan mendapat kepercayaan jadi wakil menteri, lalu seperti apa jejak karier Angela?

Angela merupakan putri dari Ketua Umum Partai Perindo sekaligus bos MNC Group, Hary Tanoesodibjo.

Perempuan kelahiran Ottawa, Kanada pada 23 April 1987 ini merintis karier profesionalnya dari industri media.

Ia pernah ditunjuk sebagai Editor in Chief dari HighEnd Magazine dan HighEnd Teen Magazine pada 2008.

Sekitar empat tahun kemudian, Angela juga dipercaya menjadi Co-Managing Director di MNC Channel.

Baca juga: Anak Hary Tanoe hingga Politisi PSI Merapat ke Istana

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X