Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Legislator PKS Sesalkan Insiden Ledakan Pipa Pertamina di Jawa Barat

Kompas.com - 25/10/2019, 13:18 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota DPR RI atau legislator periode 2019-2024, Mulyanto menyesalkan insiden meledaknya pipa milik Pertamina di Cimahi dan Pasir Koja, Jawa Barat, Selasa (22/10/2019) lalu.

“Saya sangat menyesalkan kejadian itu. Kontraktor pelaksana harusnya sudah punya analisis wilayah pekerjaan dan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI itu melalui sumber tertulis.

Baca juga: Legislator Muda Apresiasi Petugas Keamanan Jelang Pelantikan Presiden

Ia melanjutkan, proyek berskala besar itu harusnya sudah disiapkan dengan matang sehingga tidak ada insiden, terlebih sampai memakan korban jiwa.

Insiden ledakan pipa tersebut pun menimbulkan satu korban jiwa, yakni seorang pekerja warga negara asing. Kejadian ini juga menyebabkan kemacetan di Tol Purbaleunyi.

Usut tuntas

Mulyanto meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab insiden ledakan dan kebakaran di instalasi perusahaan berplat merah itu.

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini juga meminta agar dilakukan investigasi secara menyeluruh usai tindakan pemadaman dan penanggulangan usai.

“Hal ini harus diperhatikan dengan baik karena menyangkut kelangsungan keselamatan kerja dan berdampak terhadap pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM),” ujar Mulyanto.

Baca juga: DPR RI Gelar Rapat Paripurna Perdana, Ini Hasilnya

Meski Pertamina telah menjamin pasokan BBM untuk Bandung dan sekitarnya tetap aman, ia tetap meminta perusahaan BUMN itu tetap memastikan tidak ada dampak lanjutan karena insiden ini.

“Pipa yang terbakar ini adalah pipa jaringan BBM dari Ujung Berung ke Padalarang. BBM disalurkan melalui pipa tersebut,” kata Mulyanto.

Ia mengingatkan Pertamina agar insiden ini tidak sampai mengganggu stabilitas operasional. Itu karena BBM sangat berperan dalam aktivitas harian masyarakat.

Baca juga: Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Pertamina, imbuh dia, juga harus segera berkoordinasi secara lebih intens dengan pihak Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) agar insiden serupa tidak terulang.

Koordinasi itu terutama mengomunikasikan informasi jaringan pipa mana saja yang bersinggungan dengan proyek tersebut.

“Koordinasi yang erat sangat diperlukan mengingat luasnya jangkauan geografis proyek kereta cepat ini," kata legislator dapil Banten III itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com