Agenda Prioritas, Anggaran, Dukungan Publik, hingga Dukungan Parpol Dinilai Jadi Syarat Efektifnya Kabinet

Kompas.com - 25/10/2019, 13:16 WIB
Sejumlah menteri kabinet indonesia maju mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Sidang kabinet paripurna itu merupakan sidang perdana yang diikuti menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYSejumlah menteri kabinet indonesia maju mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Sidang kabinet paripurna itu merupakan sidang perdana yang diikuti menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, ada sejumlah hal yang harus dilakukan jika ingin pemerintahan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berjalan efektif.

Melihat susunan kabinet, tutur Arya, prasyarat pertama untuk efektivitas kinerja kabinet yakni prioritas agenda yang jelas.

"Karena agenda prioritas jadi tujuan sekaligus alat evaluasi presiden. Semoga yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah seorang eksekutor," ujar Arya ketika dihubungi wartawan, Jumat (25/10/2019).

 

Selain itu, menurut dia, agenda prioritas harus didukung anggaran yang kuat. Arya pun mengapresiasi Jokowi yang kembali memilih Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. 

Baca juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo: Kabinet Indonesia Maju The Dream Team

Ia menilai, menteri keuangan adalah sektor yang harus diisi oleh orang non-partai. Sejauh ini, kinerja Sri Mulyani pun baik.

"Tradisi ini perlu dilanjutkan dan diperluas pada sejumlah agenda prioritas yang telah ditetapkan presiden," ucap dia. 

Selain itu, Arya menilai diperlukan dukungan politik yang cukup dari parpol. Ia menuturkan, jumlah koalisi pemerintah saat ini sudah cukup aman dengan masuknya Gerindra.

"Dengan dukungan enam partai, jika sewaktu-waktu ada satu partai yang tak bisa bersama pemerintah dalam isu kebijakan tertentu, dukungan politik presiden masih tersisa lima partai. Jumlah ini tetap cukup untuk memuluskan agenda presiden di legislatif," papar dia.

Kemudian, dukungan publik yang cukup. Arya menyebutkan, ada tanda-tanda dukungan publik tak sekuat awal pemerintahan Jokowi jilid pertama karena jelang akhir pemerintahanya bersama Jusuf Kalla terdapat sejumlah kontroversi, seperti revisi UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang ditolak masyarakat.

"Jika angka dukungan publik kurang tinggi, sulit bagi Jokowi untuk meminta bantuan masyarakat saat dia berhadapan dengan kekuatan parpol," kata dia. 

Baca juga: Indef: The Right Man on The Right Place Tak Terwujud dalam Kabinet Indonesia Maju

Hal lainnya, ketersediaan birokrasi yang mendukung. Menurut dia, salah satu kunci efektivitas kabinet ada di birokrasi.

"Jika Jokowi tak segera benahi, birokasi masih bisa penghalang utama agenda prioritas yang telah ditetapkan," ucap Arya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X