Serba-serbi Sertijab Menko PMK: Muhadjir Telepon Puan Maharani, Cerita Menteri Bandel, hingga Patung Soekarno di Meksiko...

Kompas.com - 25/10/2019, 07:42 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) berjabat tangan dengan Mantan Menko PMK yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani (kiri) saat serah terima jabatan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Muhadjir Effendy resmi menggantikan Puan Maharani sebagai Menko PMK. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaMenko PMK Muhadjir Effendy (kanan) berjabat tangan dengan Mantan Menko PMK yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani (kiri) saat serah terima jabatan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Muhadjir Effendy resmi menggantikan Puan Maharani sebagai Menko PMK. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

Tantangan kedua sebagai Menko PMK, lanjut Puan, menghadapi menteri-menteri yang "bandel".

Baca juga: Puan Cerita soal Menteri yang Bandel ke Muhadjir...

Kemenko PMK membawahi sejumlah kementerian teknis, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Menterinya 'bandel', ada yang enggak datang rapat. Kita enggak mungkin memutus satu permasalahan kalau menterinya enggak datang. Pak Muhadjir juga pengalaman, kalau Pak Muhadjir misal enggak datang rapat 2 kali, saya telepon, Pak kemana? Kok sudah saya undang dua kali enggak datang ini enggak bisa kita putusi loh, Pak," cerita Puan.

Meski demikian, Puan kadang memaklumi bahwa menteri teknis pernah tak ikut rapat lantaran juga mengurusi masalah sesuai bidang kementeriannya.

Menurut dia, hal seperti itu juga diperlukan demi mempererat hubungan personal. Sebab, permasalahan-permasalahan yang ada tak bisa diputuskan dan diselesaikan oleh satu pihak saja.

Tak jarang, dalam rapat, perdebatan di antara para menteri teknis di bawah Kemenko PMK pun kerap terjadi.

Muhadjir, kata Puan, adalah sosok menteri yang kerap berupaya meredam risiko konflik saat debat.

"Kan beliau Jawa halus ya, suka bilang, 'Bu harusnya enggak boleh begitu, Bu. Bu rapat itu wes sudahlah, Bu, tenang, Bu, nanti kita selesaikan di luar'. Saya bilang enggak apa-apa, Pak. Justru di dalam kita boleh berdebat, tapi di luar enggak boleh ada yang ngomong macam-macam," kata dia.

Oleh karena itu, ia merasa bersyukur selama lima tahun, tak ada menteri teknis di bawah koordinasinya yang silang pendapat di luar.

Menurut dia, hal itu juga penting membangun kesan dirinya dan para menteri teknis kompak.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

Nasional
Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Nasional
Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Nasional
Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Nasional
Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Nasional
Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X