Jabatan Wakil Menteri, Solusi Jokowi untuk Bagi-bagi Kursi?

Kompas.com - 25/10/2019, 06:53 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Sidang kabinet paripurna itu merupakan sidang perdana yang diikuti menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Sidang kabinet paripurna itu merupakan sidang perdana yang diikuti menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah merampungkan nama-nama yang akan menjadi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Sebagian berasal dari profesional di bidangnya, tetapi ada juga yang berasal dari partai politik.

"Mengenai Wamen jadi sebetulnya sudah selesai (disusun). Wamen itu sudah selesai. Ada dari partai ada juga dari profesional," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Jokowi belum mau mengungkap kementerian apa saja yang akan mendapat wamen dan berapa jumlahnya.

Namun, Jokowi menyebut bisa saja ada kementrian yang mendapat jatah lebih dari satu wamen.

"Saya berikan contoh, misalnya di BUMN, kalau menterinya membutuhkan wamen sampai 3 dan itu diperlukan. Kita tahu BUMN kita ada berapa, 140-an BUMN, 140-an perusahan. Jadi kalau mengelola perusahaan sebanyak itu perlu pengawasan perlu dikontrol, perlu cek, kalau memang diperlukan itu ya enggak apa-apa," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Wakil Menteri Segera Dilantik, Ada yang dari Partai

Jokowi berharap, kehadiran wamen ini betul-betul membantu menterinya.

Menjaga keseimbangan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut jumlah wakil menteri yang akan mengisi kabinet sudah ditetapkan.

Begitu juga kementerian yang akan mendapatkan jatah wamen sudah diputuskan.

Namun, masih ada kalkulasi terkait nama-nama yang akan dipilih sebagai wakil menteri.

"Lagi dibicarakan tadi, lagi dihitung-hitung bukan jumlahnya, tapi menghitung asalnya darimana, untuk buat keseimbangan, masih dibicarakan," kata Moeldoko.

Ia pun mengakui jatah wakil menteri ini untuk menampung kelompok-kelompok pendukung Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019 yang belum terwadahi.

"Menjaga keseimbangan, ini kan ada (kelompok) sini kurang terwadahi, ini kurang terwadahi, harus ada," kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi: Bahlil Menteri Asal Papua, Nanti Ada Lagi Satu Wamen

Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjamin bahwa kursi wakil menteri nantinya tidak akan sebanyak pada era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X