Jabatan Wakil Menteri, Solusi Jokowi untuk Bagi-bagi Kursi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah merampungkan nama-nama yang akan menjadi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Sebagian berasal dari profesional di bidangnya, tetapi ada juga yang berasal dari partai politik.

"Mengenai Wamen jadi sebetulnya sudah selesai (disusun). Wamen itu sudah selesai. Ada dari partai ada juga dari profesional," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Jokowi belum mau mengungkap kementerian apa saja yang akan mendapat wamen dan berapa jumlahnya.

Namun, Jokowi menyebut bisa saja ada kementrian yang mendapat jatah lebih dari satu wamen.

"Saya berikan contoh, misalnya di BUMN, kalau menterinya membutuhkan wamen sampai 3 dan itu diperlukan. Kita tahu BUMN kita ada berapa, 140-an BUMN, 140-an perusahan. Jadi kalau mengelola perusahaan sebanyak itu perlu pengawasan perlu dikontrol, perlu cek, kalau memang diperlukan itu ya enggak apa-apa," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Wakil Menteri Segera Dilantik, Ada yang dari Partai

Jokowi berharap, kehadiran wamen ini betul-betul membantu menterinya.

Menjaga keseimbangan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut jumlah wakil menteri yang akan mengisi kabinet sudah ditetapkan.

Begitu juga kementerian yang akan mendapatkan jatah wamen sudah diputuskan.

Namun, masih ada kalkulasi terkait nama-nama yang akan dipilih sebagai wakil menteri.

"Lagi dibicarakan tadi, lagi dihitung-hitung bukan jumlahnya, tapi menghitung asalnya darimana, untuk buat keseimbangan, masih dibicarakan," kata Moeldoko.

Ia pun mengakui jatah wakil menteri ini untuk menampung kelompok-kelompok pendukung Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019 yang belum terwadahi.

"Menjaga keseimbangan, ini kan ada (kelompok) sini kurang terwadahi, ini kurang terwadahi, harus ada," kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi: Bahlil Menteri Asal Papua, Nanti Ada Lagi Satu Wamen

Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjamin bahwa kursi wakil menteri nantinya tidak akan sebanyak pada era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.