KPK Akan Surati Menteri Baru untuk Laporkan Kekayaan

Kompas.com - 24/10/2019, 21:04 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan  Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarJubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, belum ada menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang melaporkan harta kekayaan mereka setelah dilantik pada Rabu (23/10/2019) kemarin.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, para menteri mempunyai waktu tiga bulan untuk melaporkan kekayaan mereka kepada KPK.

"Nanti kami surati dulu ya karena ini kan baru dua hari-lah setelah dilantik, batas waktunya tiga bulan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: 5 Jam Diperiksa KPK, Istri Imam Nahrawi Minta Doa

Febri menuturkan, ada enam orang menteri dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang belum pernah melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK karena sebelumnya tak berstatus sebagai penyelenggara negara.

"Untuk menteri yang benar-benar baru menjabat misalnya sebelumnya pihak swasta begitu, atau bukan penyelenggara negara ada sekitar enam orang," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (24/10/2019).

Ia juga mengatakan, ada lima orang menteri yang dahulu sempat menjadi penyelenggara negara dan mesti melaporkan kembali LHKPN-nya.

Sementara itu, menteri-menteri lainnya yang telah berstatus sebagai penyelenggara negara cukup melaporkan kekayaannya secara periodik pada 2020 tahun depan.

Baca juga: KPK Imbau Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Laporkan LHKPN

Diberitakan sebelumnya, KPK mengimbau para menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk melaporlan harta kekayaan mereka.

Febri mengatakan, pelaporan kekayaan merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi sebagaimana yang dipesanlan oleh Presiden Jokowi saat mengumumkan nama menteri-menterinya kemarin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X