KPK Akan Surati Menteri Baru untuk Laporkan Kekayaan

Kompas.com - 24/10/2019, 21:04 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan  Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarJubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, belum ada menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang melaporkan harta kekayaan mereka setelah dilantik pada Rabu (23/10/2019) kemarin.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, para menteri mempunyai waktu tiga bulan untuk melaporkan kekayaan mereka kepada KPK.

"Nanti kami surati dulu ya karena ini kan baru dua hari-lah setelah dilantik, batas waktunya tiga bulan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: 5 Jam Diperiksa KPK, Istri Imam Nahrawi Minta Doa


Febri menuturkan, ada enam orang menteri dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang belum pernah melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK karena sebelumnya tak berstatus sebagai penyelenggara negara.

"Untuk menteri yang benar-benar baru menjabat misalnya sebelumnya pihak swasta begitu, atau bukan penyelenggara negara ada sekitar enam orang," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (24/10/2019).

Ia juga mengatakan, ada lima orang menteri yang dahulu sempat menjadi penyelenggara negara dan mesti melaporkan kembali LHKPN-nya.

Sementara itu, menteri-menteri lainnya yang telah berstatus sebagai penyelenggara negara cukup melaporkan kekayaannya secara periodik pada 2020 tahun depan.

Baca juga: KPK Imbau Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Laporkan LHKPN

Diberitakan sebelumnya, KPK mengimbau para menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk melaporlan harta kekayaan mereka.

Febri mengatakan, pelaporan kekayaan merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi sebagaimana yang dipesanlan oleh Presiden Jokowi saat mengumumkan nama menteri-menterinya kemarin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X