JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan alasannya menunjuk Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai menteri agama. Menurut Jokowi, Fachrul Razi memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah radikalisme.
"Kita ingin yang berkaitan dengan radikalisme, yang berkaitan dengan intoleransi itu betul-betul konkret bisa dilakukan oleh Kemenag," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Jokowi juga menilai Fachrul yang lama di militer memiliki pengalaman di lapangan yang cukup baik terkait hal ini.
Baca juga: Fachrul Razi Jabat Menag, PPP Kaitkan dengan Penusukan Wiranto
Ia pun berharap agar nantinya mantan wakil panglima TNI periode 1999-2000 itu mampu mengatasi masalah radikalisme dan intoleransi yang muncul di masyarakat akhir-akhir ini.
"Jadi, ke depan kita harapkan Pak Menteri Agama bisa berbicara banyak mengenai yang berkaitan dengan perdamaian, toleransi," ungkapnya.
Selain itu, Jokowi juga berharap Fachrul mampu memperbaiki kualitas pelayanan haji. Jokowi menambahkan, dalam sejarahnya, menteri agama sebelumnya juga pernah diisi dari kalangan TNI.
Namun hal itu terjadi sebelum reformasi. Pada era Orde Baru, ada dua Menteri Agama yang berlatar belakang militer.
Mereka adalah Letnan Jenderal (Purn) TNI Alamsjah Ratoe Perwiranegara dan Laksamada Muda (Purn) TNI Tarmizi Taher.
Terkait dengan wakil menteri , Jokowi mengaku akan menyiapkan jika dibutuhkan.
"Mengenai kementerian agama dibutuhkan wamen atau tidak, itu kalau membantu tugas menteri ya nanti kita beri, kalau enggak, ya enggak," jelas Presiden.
Ketua PBNU Robikin Emhas sebelumnya mengatakan, pihaknya menerima protes dari banyak kiai.
Menurutnya, banyak kiai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi terkait jabatan Menag.
Baca juga: Fachrul Razi Jadi Menag untuk Atasi Radikalisme, ICMI Nilai Sudah Ada Lembaga Lain
"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).
Menurut Robikin, para kiai paham bahwa Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama.
Namun sayangnya, pemilihan pemimpin Kemenag tak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran radikalisme.