Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Pertimbangan Jokowi Pilih Purnawirawan Jenderal TNI Jadi Menag

Kompas.com - 24/10/2019, 20:56 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan alasannya menunjuk Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai menteri agama. Menurut Jokowi, Fachrul Razi memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah radikalisme.

"Kita ingin yang berkaitan dengan radikalisme, yang berkaitan dengan intoleransi itu betul-betul konkret bisa dilakukan oleh Kemenag," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Jokowi juga menilai Fachrul yang lama di militer memiliki pengalaman di lapangan yang cukup baik terkait hal ini.

Baca juga: Fachrul Razi Jabat Menag, PPP Kaitkan dengan Penusukan Wiranto

Ia pun berharap agar nantinya mantan wakil panglima TNI periode 1999-2000 itu mampu mengatasi masalah radikalisme dan intoleransi yang muncul di masyarakat akhir-akhir ini.

"Jadi, ke depan kita harapkan Pak Menteri Agama bisa berbicara banyak mengenai yang berkaitan dengan perdamaian, toleransi," ungkapnya.

Selain itu, Jokowi juga berharap Fachrul mampu memperbaiki kualitas pelayanan haji. Jokowi menambahkan, dalam sejarahnya, menteri agama sebelumnya juga pernah diisi dari kalangan TNI.

Namun hal itu terjadi sebelum reformasi. Pada era Orde Baru, ada dua Menteri Agama yang berlatar belakang militer.

Mereka adalah Letnan Jenderal (Purn) TNI Alamsjah Ratoe Perwiranegara dan Laksamada Muda (Purn) TNI Tarmizi Taher.

Terkait dengan wakil menteri , Jokowi mengaku akan menyiapkan jika dibutuhkan.

"Mengenai kementerian agama dibutuhkan wamen atau tidak, itu kalau membantu tugas menteri ya nanti kita beri, kalau enggak, ya enggak," jelas Presiden.

Ketua PBNU Robikin Emhas sebelumnya mengatakan, pihaknya menerima protes dari banyak kiai.

Menurutnya, banyak kiai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi terkait jabatan Menag.

Baca juga: Fachrul Razi Jadi Menag untuk Atasi Radikalisme, ICMI Nilai Sudah Ada Lembaga Lain

"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Menurut Robikin, para kiai paham bahwa Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama.

Namun sayangnya, pemilihan pemimpin Kemenag tak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran radikalisme. 

KOMPAS.com/Dhawam Pambudi Infografik: Profil Menteri, Fachrul Razi Menteri Agama

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com