Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Ditolak Kiai, Menag Fachrul Razi Dianjurkan Bangun Komunikasi dengan Ormas Keagamaan

Kompas.com - 24/10/2019, 16:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie menganjurkan Menteri Agama Fachrul Razi membangun komunikasi dengan organisasi-organisasi masyarakat keagamanan.

Jimly mengatakan, Fachrul perlu berkomunikasi dengan ormas lintas agama agar Fachrul dapat membuktikan bahwa ia merupakan sosok yang tepat untuk mengisi pos Menag kendati berasal dari militer dan tak punya rekam jejak di bidang keagamaan.

"Saya anjurkan sesudah dia internal ada komunikasi, ya harus segera itu berhubungan lintas agama, dengan ormas-ormas keagamaan yang kebanyakan emosinya kadang-kadang," kata Jimly dalam acara diskusi di kawasan Gondangdia, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: Menag Fachrul Tegaskan Tak Ada Kiai yang Menolak Dirinya

Jimly menyebut, salah satu ormas yang mesti disambangi yakni Nadhlatul Ulama (NU).

Sebab, kata Jimly, ormas tersebut kini sedang gigit jari karena kursi Menag yang biasanya diisi oleh kader NU diduduki oleh Fachrul.

Menurut Jimly, polemik serupa juga pernah terjadi pada masa Orde Baru ketika Buya Hamka memprotes keputusan Presiden Suharto menunjuk Alamsyah Ratu Prawiranegara yang berasal dari militer untuk menjadi Menag saat itu.

"Tapi ahirnya biasa-biasa saja dengan dialog. Ya ini seni, komunikasi politik," ujar Jimly.

Presiden Jokowi menunjuk eks Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Baca juga: Wasekjen PPP: Penunjukan Fachrul Razi sebagai Menag Cukup Mengagetkan

Terkait ini, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas mengatakan, pihaknya menerima protes dari banyak kiai terkait keputusan Jokowi tersebut.

"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com