Golkar Soroti Anggaran Pemilu Serentak yang Naik 3 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyoroti anggaran pelaksanaan Pemilu 2019. Pemilu tahun ini merupakan kali pertama dalam sejarah pemilu diselenggarakan secara serentak antara pilpres dan pileg.

Awalnya, penyelenggaraan pemilu serentak bertujuan untuk menghemat anggaran. Tetapi, realisasinya justru berbeda dari tujuan awal.

"Alih-alih menghemat anggaran, pemilu serentak justru menelan biaya yang lebih mahal dari pemilu terpisah. Anggaran Pemilu 2019 mencapai Rp 24,8 triliun, naik 3 persen dibanding Pemilu 2014 sebesar 24,1 triliun," kata Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: Jarak Dengan Pemilu 2019 Terlalu Dekat, Pilkada 2020 Dinilai Tak Fokus

Tidak hanya itu, Lodewijk melanjutkan, pemilu serentak juga memakan waktu yang panjang dan melelahkan. Akibatnya, banyak korban berjatuhan.

Mengutip data KPU, Lodewjik menyebut, penyelenggara pemilu yang meninggal sebanyak 144 orang. Sedangkan yang sakit 883 orang. Atas peristiwa ini, Golkar menyayangkannya.

Selain itu, Lodewijk beranggapan, penyelenggaraan pemilu serentak yang awalnya diharapkan dapat memperkuat sistem presidensial, justru tidak tercapai.

Baca juga: Prabowo Calon Menteri, Peneliti LIPI: Buat Apa Pemilu kalau Ujungnya Kekuasaan Dibagi?

Sebab, partai-partai pengusung pasangan capres dan cawapres yang menang tidak mendapat dampak ekor jas atau coattail effect dari paslon yang diusungnya.

Ditambah lagi, pemilu 2019 justru melahirkan politik identitas berbasis agama, yang selanjutnya membelah masyarakat menjadi dua kelompok yang saling berhadapan.

"Sehingga sangat mengkhawatirkan bagi persatuan dan keutuhan bangsa," ujar Lodewjik.