Adik TB Hasanuddin Jadi Jaksa Agung, Nasdem Pertanyakan Konsistensi PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago ikut berkomentar terkait penunjukan ST Burhanuddin yang merupakan adik kandung politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menjadi Jaksa Agung.

Irma mengatakan, sebaiknya PDI-P konsisten dengan pernyataan sebelumnya bahwa posisi Jaksa Agung tidak diintervensi oleh partai politik.

"Memang sebaiknya kita konsisten. Kemarin pada ribut jika Jaksa Agung dari partai atau diusung oleh partai akan jadi alat partai, sebaiknya mari sama-sama konsisten," kata Irma saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: MAKI Duga Burhanuddin Jadi Jaksa Agung karena Adik Politikus PDI-P

Irma mengatakan, Partai Nasdem tidak khawatir posisi Jaksa Agung dipercayakan Presiden Joko Widodo kepada ST Burhanuddin yang merupakan adik seorang politisi.

Apalagi, Partai Nasdem pernah mengisi jabatan yang sama.

"Kami tidak merasa khawatir, karena kemarin Jaksa Agung kan juga dari kader Nasdem yang kami wakafkan ke presiden," ujarnya.

Irma mengatakan, Partai Nasdem juga tidak mengusulkan nama-nama dari kalangan profesional saja untuk menjadi anggota Kabinet Kerja Jilid II.

Baca juga: Jaksa Agung Baru Rupanya Adik Kandung Politikus PDI-P...

Selain itu, ia berharap institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat baik dan meningkatkan akuntabilitas.

"Semoga institusi kejaksaan dapat terus ditingkatkan akuntabilitasnya," ujar Irma.

Kritik Sekjen PDI-P

Jaksa Agung di Kabinet Kerja atau periode Jokowi-Jusuf Kalla adalah HM Prasetyo yang merupakan kader Partai Nasdem.

Prasetyo mengundurkan diri dari partai setelah ditunjuk sebagai Jaksa Agung. Namun, Prasetyo dan Partai Nasdem tetap dikritik sejumlah pihak.

KOMPAS.com/Haryantipuspasari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Hotel My Home, Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019).

Salah satu orang yang ikut mengkritik adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan, sosok yang akan mengisi jabatan strategis pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun mendatang sebaiknya sosok yang terlepas dari intervensi politik.

"Kami mendorong agar penempatan-penempatan jabatan strategis diisi oleh mereka yang memiliki tanggung jawab dan dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi politik tertentu," ujar Hasto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat pada Kamis (1/8/2019).

Baca juga: PDI-P Setuju Jaksa Agung Diisi Sosok Lepas dari Kepentingan Politik

PDI Perjuangan mendorong kursi jaksa agung diisi bukan oleh orang berlatar belakang hukum semata, tapi jika ada, berasal dari lingkungan internal kejaksaan sendiri.

"Kalau kita lihat, stabilitas sebuah sistem, termasuk kementerian, kami berikan ruang dalam lembaga internal negara untuk mendapatkan jabatan tertingginya. Ada aspirasi publik agar Jaksa Agung harus diisi oleh internal, ya PDI-P menangkap aspirasi tersebut," kata dia.

Pernyataan Burhanuddin dan TB Hasanuddin

Burhanuddin sebelumnya sudah menyatakan bahwa dia akan bekerja secara profesional. Dia mengaku tidak ada urusan dengan TB Hasanuddin dalam menjalankan tugas.

"Kami sudah diperintahkan, kami profesional. Profesional. Tidak ada saudara, tidak ada apa-apa," kata Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Jaksa Agung Burhanuddin: Saya Bukan Orang Partai

TB Hasanuddin juga sudah menekankan bahwa penunjukan adiknya sebagai Jaksa Agung tidak berasal dari PDI-P. Sebab, sejak awal adiknya meniti karier sebagai jaksa.

"Kalau saya memang masuk ke partai. Kalau dia (ST Burhanuddin) mah enggak, enggak ikut-ikutan," ujar Hasanuddin. "Jadi dia benar-benar sejak dari awal kuliah lalu selesai kuliah gitu, saya ke akademi militer, dia sekolah hukum," ujar dia.