Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angkat Prabowo Jadi Menteri, Jokowi Ditinggalkan Relawan Projo

Kompas.com - 24/10/2019, 09:28 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo resmi ditinggalkan organisasi massa sukarelawan pendukung Jokowi (Projo). Mereka pamit pada Rabu (23/10/2019) sore.

Ormas yang telah mendukung Jokowi hingga dua periode pemerintahan itu tak bisa menerima realitas Jokowi memasukkan nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Ada kekecewaan soal Prabowo jadi Menhan mengingat Prabowo rival yang cukup keras waktu itu. Kami bertarung cukup keras. Akan tetapi, sekarang menjadi Menhan," ujar Sekretaris Jenderal Projo Handoko dalam konferensi pers di kantor DPP Projo, Jalan Pancoran Timur Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, dikutip dari Antara.

Baca juga: Wacana Prabowo Jadi Menteri, Relawan Projo Bilang Itu Hak Prerogatif Presiden

Selain Prabowo, para sukarelawan pendukung Presiden Jokowi juga kecewa menyaksikan mantan Komisaris Utama Net TV Wishnutama dalam barisan calon menteri yang dipanggil ke Istana dalam dua hari belakangan.

Ketua Projo DKI Jakarta Karl Sibarani mengatakan bahwa Wishnutama tidak pernah berkeringat dan "berdarah" dalam mendukung Jokowi, baik pada Pilpres 2014 maupun 2019. Bahkan, prestasinya di bidang bisnis media dan hiburan pun tidak moncer.

Baca juga: Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Para relawan Pro Jokowi (Projo) di Kabupaten Jombang Jawa Timur, menggelar aksi cukur gundul, Rabu (17/4/2019) malam.                      KOMPAS.com/MOH. SYAFII Para relawan Pro Jokowi (Projo) di Kabupaten Jombang Jawa Timur, menggelar aksi cukur gundul, Rabu (17/4/2019) malam.

Berbeda dari Projo, respons dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Milenial Arief Rosyid Hasan lebih positif.

Menurut Arief, sejumlah figur seperti Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, Wishnutama, dan Nadiem Makarim adalah figur-figur yang selama ini memperoleh tempat di hati milenial.

"Saya pikir mereka adalah orang-orang terbaik yang dimiliki bangsa kita," ujar Arief Rosyid lewat pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Nama-nama tersebut menginspirasi milenial untuk terus berkontribusi positif terhadap bangsa.

 

Baca juga: Ketum Projo: Jutaan Pendukung Siap Hadiri Pelantikan Jokowi-Maruf

Apalagi kabinet itu akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Meskipun sudah 'cukup' terhadap dirinya sendiri, mereka tetap mau mengabdi pada bangsa dan negara ketika diminta oleh Pak Jokowi," kata Arief Rosyid.

Mantan Ketua Umum PB HMI itu mengatakan bahwa nama-nama baru lain, baik yang berasal dari unsur partai (Syahrul Yasin Limpo, Zainuddin Amali, Suharso Monoarfa) maupun dari profesional (dr Terawan, Prof Mahfud, Teten Masduki, dan Tito Karnavian) adalah figur-figur yang sudah teruji dan memiliki integritas atau track record yang baik selama ini.

Baca juga: Yakin Jokowi Menang, Relawan Projo di Jombang Cukur Gundul

Belum lagi menteri yang dipertahankan dalam periode sebelumnya, seperti Sri Mulyani, Muhadjir Effendy, Basuki Hadimuljono, Tjahjo Kumolo, dan Sofyan Djalil, mereka yang terbukti loyal pada Jokowi dalam merealisasikan visinya sebagai Presiden.

"Terpenting sekarang ialah agar mendukung kabinet yang dibentuk Presiden melalui kerja-kerja nyata di bidang kita masing-masing," kata Arief.

Sementara itu, dari Aceh, Ikram Hasballah berterima kasih kepada Presiden Indonesia yang telah memberikan tugas untuk Prabowo Subianto di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Berikan Dukungan Saat Debat, Relawan Projo Bawa Bendera Bergambar Wajah Jokowi

"Terima kasih kepada Bapak Presiden karena memberikan amanah kepercayaan kepada Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kami sangat bangga, senang sekali hati kami," ujar Ikram melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ke depan, dia berharap agar Prabowo dapat membangun bidang pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih baik lagi.

"Maka, saran saya kepada Bapak Prabowo Subianto harus bekerja keras agar keamanan bangsa ini yang lebih maju," kata Ikram.

Kompas TV Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih menjadi sorotan setelah berhembus isu tanggal pelantikan dimajukan. Namun, Presiden Jokowi mengaku belum bisa memastikan tanggal pelantikannya. Jokowi menunggu pimpinan MPR Terbentuk. “yang pertama ya yang pertama, pimpinan MPR belum ada, baru besok ya (3 Oktober 2019) belum ada, sehingga kita belum bisa berbicara, saya belum bisa berbicara dengan pimpinan-pimpinan MPR yang ada. Apa yang mau dibicarakan kalau MPR pimpinannya belum ada. Setelah besok terbentuk Ketua dan pimpinan MPR baru kami menyampaikan pelantikan,” ujar Presiden Terpilih, Jokowi di sela acara Hari Batik Nasional di Surakarta pada 2 Oktober 2019. “Ya, itu kita serahkan yang punya kerja adalah MPR jadi kita serahkan ke sana, jangan tanyakan ke saya. Saya kan dapat usulan banyak dari relawan, Pak dimajukan, Pak tanggal 19, tapi sekali lagi ini wilayahnya ada di MPR,” tambah Jokowi. Sebelumnya, usulan percepat pelantikan Presiden disampaikan mantan Relawan Jokowi, Projo. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebut usulan pelantikan dimajukan untuk menghormati warga yang beribadah pada hari Minggu. Sementara itu, KPU memastikan pelantikan president tetap pada 20 Oktober 2019. #pelantikanpresiden #jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com