Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angan Tito Karnavian, Mendagri Baru yang Lepaskan Jabatan Tertinggi di Kepolisian...

Kompas.com - 24/10/2019, 06:36 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Kapolri Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi mempekenalkan Tito Karnavian bersama para menteri lain di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Seusai dilantik, Tito langsung mengikuti prosesi serah terima jabatan dengan Mendagri terdahulu, Tjahjo Kumolo.

Dalam prosesi itu, Tito menyampaikan banyak hal. Mulai dari target-targetnya ke depan, hingga bercerita tentang detik-detik ia melepas jabatan sebagai Kapolri.

1. Didahului "belanja" masalah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan sebagai Mendagri baru ialah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang harus ia selesaikan.

"Langkah awal tentu saya harus belanja masalah dulu," kata Tito di kantor Kemendagri, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Tito Karnavian: Pak Tjahjo Guru Besar Politik bagi Saya...

Tito mengaku, dirinya sudah memahami misi apa saja yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke dirinya.

Salah satu yang diutamakan ialah penyederhanaan perizinan investasi. Oleh karena itu, Tito bakal berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Menko Kemaritiman dan Investasi.

"Saya tentu harus melakukan koordinasi internal dulu, besok kan ada paparan dari eselon satu," ujar Tito.

"Setelah itu saya akan melakukan koordinasi dengan Kepala BKPM Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia), Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) sebagai Menko Maritim dan Investasi, beliau menarik investasi asing sementara untuk investasi dalam negeri Pak Bahlil juga tadi saya sudah koordinasi, dengan beliau-beliau," lanjutnya.

Baca juga: Baru Dilantik jadi Mendagri, Tito Karnavian Akan Belanja Masalah

Tito menyebut, selain penyederhanaan perizinan, dirinya juga akan memastikan koordinasi kebijakan hingga ke tingkat daerah.

Ia berjanji bakal menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah supaya tidak terjadi tumpang tindih.

"Sekali lagi Kementerian Dalam Negeri menyesuaikan kebijakan antara pusat dan daerah dengan spirit utamanya adalah mempermudah iklim investasi, secara spesifik nanti kita akan bicarakan," ujar Tito.

2. Akan bertolak ke Papua

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com