Langkah Pertama Jaksa Agung Baru, ST Burhanuddin

Kompas.com - 23/10/2019, 22:58 WIB
Jaksa Agung baru, ST Burhanuddin, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.com/Devina HalimJaksa Agung baru, ST Burhanuddin, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin segera melakukan pemetaan sebagai langkah pertama setelah dilantik.

"Kita pemetaan dulu, baru diketahui apa yang saya harus lakukan, tetapi pemetaan ini dalam waktu dekat, jadi besok saya sudah mulai," kata Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

Ia juga mengaku akan mempelajari sejumlah kasus yang ditangani Kejagung.

Baca juga: Jaksa Agung Burhanuddin: Saya Bukan Orang Partai

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena ia telah ke luar dari lingkungan Korps Adhyaksa selama empat tahun belakangan. 

"Saya harus mempelajari dulu, kan baru masuk, bagaimana pun juga saya sudah meninggalkan (Kejagung) 4 tahun, situasi kan berbeda. Saya akan pelajari dulu, nanti kalau sudah dipelajari saya sampaikan ke teman-teman," ujar dia. 

Burhanuddin mengaku belum bertemu dengan jaksa agung pendahulunya, Muhammad Prasetyo. Namun, Burhanuddin yakin Prasetyo memiliki pesan untuknya.

Sertijab antara keduanya juga belum dilakukan Rabu hari ini. Burhanuddin mengatakan, jadwal sertijab masih harus dikoordinasikan dengan Prasetyo.

Agenda Burhanuddin hari ini ke Kompleks Kejaksaan adalah untuk melakukan video conference dengan seluruh kepala kejaksaan tinggi (kajati).

Baca juga: Arti Singkatan ST pada Nama Jaksa Agung yang Baru Ditunjuk Jokowi

Ia mengaku seperti anak yang telah hilang tetapi kembali lagi ke lingkungan Korps Adhyaksa.

"Welcome saja, selamat datang. Anak datang yang hilang datang lagi, itu saja. Enggak ada (yang lain)," ucap dia

Adapun Burhanuddin merupakan jaksa agung dari kalangan internal lembaga tersebut.

Dilansir dari Tribunnews, Burhanuddin diketahui memulai kariernya di lingkungan kejaksaan di tahun 1989 sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X