KPK Panggil 10 Saksi Terkait Kasus Imam Nahrawi

Kompas.com - 23/10/2019, 22:48 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan  Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarJubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberentasan Korupsi ( KPK) memanggil 10 saksi terkait kasus dugaan suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran 2018.

Sebanyak 10 saksi tersebut yakni Sesmenpora Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Oyong Yanuar Asmara, staf bagian perencanaan KONI Twisyono.

Baca juga: Zainudin Amali, Menpora Baru yang Akrab dengan KPK

Kemudian, Pelaksana Tugas Asisten Deputi IV Organisasi Prestasi Ahmad Arsani, pejabat penanda tangan surat perintah membayar (PPSM) Deputi IV Kemenpora Akbar Mia, Kepala Bidang Hukum KONI Pusat Amir Karyatin, sekretaris tim verifikasi Cucu Sundara, karyawan PT BNI Esra Juni Hartaty Siburian dan Denim Martyan, serta Eny Purnawati.

"10 orang dipanggi jadi saksi untuk tersangka IMR ( Imam Nahrawi)," ujar Juru Bicar KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2019).

Dalam kasus ini, Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14,7 miliar melalui staf pribadinya Miftahul Ulum selama rentang waktu 2014-2018.

Baca juga: Tak Ingin Ada OTT, Wakil Ketua KPK Minta Kepala Daerah di Maluku Tak Berbuat Tercela

Dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11,8 miliar.

Total penerimaan Rp 26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X