Diperiksa KPK, Sesmenpora Mengaku Dikonfirmasi soal Dokumen yang Disita KPK

Kompas.com - 23/10/2019, 21:34 WIB
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot Sulistiantoro Dewa Brotodi Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOSekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot Sulistiantoro Dewa Brotodi Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot Sulistiantoro Dewa Broto diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebagai saksi terkait kasus dugaan suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.

Gatot keluar dari lobi Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 17.20 WIB. Ia diperiksa penyidik selama empat jam mulai dari pukul 13.00 WIB.

Usai diperiksa, kepada wartawan, Gatot mengaku dikonfirmasi terkait sejumlah dokumen yang disita KPK.

Baca juga: Sidang Praperadilan Imam Nahrawi Ditunda 2 Pekan hingga 4 November

"Hari ini hanya dalam bentuk pemberkasan saja soal dokumen yang disita KPK, saya diminta konfirmasi dan tandatangan saja. Contohnya soal dokumen surat proposal terkait KONI dan Kemenpora, pihak KPK mengonfirmasi dokumen itu," ujar Gatot di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

Namun demikian, Gatot tidak menjelaskan detail soal dokumen yang perlu dikonfirmasi dalam kasus yang menyeret mantan Menpora Imam Nahrawi ini. 

"Pokoknya tadi banyak dikonfirmasi soal dokumen-dokumen yang disita KPK saat OTT penggeledahan di Kemenpora. Tidak ada ada konfirmasi soal penerimaan uang dan sebagainya, hanya masalah pemberkasan saja," sambung Gatot.

Dalam kasus ini, Imam diduga menerima suap sebanyak Rp 14,7 miliar melalui staf pribadinya Miftahul Ulum selama rentang waktu 2014-2018.

Baca juga: Tak Hadir dalam Sidang, KPK Akan Hadapi Praperadilan Imam Nahrawi 4 November

Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11,8 miliar.

Total penerimaan Rp 26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Nasional
19 Bangunan di Ternate Rusak Ringan Pasca-gempa Maluku Utara

19 Bangunan di Ternate Rusak Ringan Pasca-gempa Maluku Utara

Nasional
Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN

Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN

Nasional
Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Kasus Korupsi Sebesar Rp 477,359 Miliar

Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Kasus Korupsi Sebesar Rp 477,359 Miliar

Nasional
Kejaksaan Agung Tangkap Buron Korupsi Rp 477,359 Miliar

Kejaksaan Agung Tangkap Buron Korupsi Rp 477,359 Miliar

Nasional
Jokowi Sidak Layanan BPJS di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Ini Hasilnya

Jokowi Sidak Layanan BPJS di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Ini Hasilnya

Nasional
Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern

Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X