Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PP Muhammadiyah Harap Tak Ada Lagi Menteri Jokowi Terjerat KPK

Kompas.com - 23/10/2019, 20:00 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan selamat kepada para menteri dan pejabat setingkat menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo.

Haedar berharap, para menteri dapat bekerja dalam koridor konstitusi dan sistem good governance yang tinggi.

"Jangan menabrak aturan, termasuk harus menjauhi korupsi dan penyalahgunaan wewenang agar lima tahun ke depan tidak ada lagi yang tersangkut perkara hukum dan terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Haedar dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Puan Minta Para Menteri Harus Bersinergi dan Hilangkan Ego Sektoral

Haedar percaya akan sikap taat asas para pejabat negara demi kesuksesan menjalankan amanat.

Ia berharap tiap kementerian yang dipimpin benar-benar berstandar sistem yang obyektif, meritrokrasi, dan ada hasil kerja yang nyata.

"Jangan mengejar popularitas atau populisme yang kelihatan menyenangkan di mata publik, tetapi tidak membuahkan langkah nyata bagi kemajuan dan kesuksesan yang menjadi bidang tugasnya," ucap Haedar.

Selain itu, Haedar juga berharap para menteri bisa, bekerja secara profesional dan penuh pengkhidmatan tinggi bagi bangsa dan negara. Para Menteri harus benar-benar menguasai bidangnya secara optimal.

"Jangan belajar menjadi menteri karena ditunggu kerjanya oleh rakyat. Indonesia dituntut semakin maju sebagaimana nama Kabinet Indonesia Maju, di situlah letak tanggung jawab profesional para Menteri," ucapnya.

Haedar juga berharap para pejabat negara di tingkat manapun harus sudah selesai dengan dirinya sendiri.

Sehingga yang dipikirkan dan diperbuat sepenuhnya untuk bangsa dan negara, bukan untuk diri atau kroninya.

Baca juga: Resmi Dilantik, Berikut Lima Srikandi Jokowi di Kabinet Indonesia Maju

Terakhir, Haedar menekankan kontrol dari masyarakat luas secara positif dan konstruktif tetap penting agar para menteri bebar-benar menjalankan tugasnya dengan baik.

Ia mengingatkan publik jangan meninabobokan para pejabat negara dengan pujian-pujian atau kekaguman-kekaguman yang berlebihan.

"Bantu mereka dengan sikap positif dan wajar karena para pejabat negara tersebut baru memulai untuk bekerja yang di hadapannya banyak masalah berat dan penuh tantangan. Semoga mereka sukses dan diberi jalan kemudahan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com