Yasonna Mengaku Dititipi Pesan oleh Presiden Jokowi, Apa Itu?

Kompas.com - 23/10/2019, 18:33 WIB
Politisi PDI-P Yasonna Laoly datang ke Istana KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPolitisi PDI-P Yasonna Laoly datang ke Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, Presiden Joko Widodo menitipkan beberapa pesan kepadanya ketika memberikan tugas masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

"Ada beberapa titipan Bapak Presiden kepada saya saat wawancara kemarin," ujar Yasonna di dalam pidato usai upacara serah terima jabatan di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Apa Itu Omnibus Law, yang Disinggung Jokowi dalam Pidatonya?

Salah satu pesan itu, yakni menggolkan peraturan perundang-undangan yang akan jadi payung hukum pengembangan sumber daya manusia dan merampungkan konsep hukum perundangan Omnibus Law.

"Pesannya, yaitu fokus ke pembangunan SDM dalam rangka penyelesaian UU Omnibus Law," ujar Yasonna lagi.

Diakui Yasonna, Presiden meminta dirinya untuk mempercepat pembuatan Omnibus Law yang bertujuan menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang.

Baca juga: Yasonna Laoly, Pengacara, Dosen, hingga Kembali Terpilih Jadi Menkumham

Yasonna pun menekankan kepada seluruh pejabat di kementeriannya untuk bekerja lebih cepat serta membuat inovasi.

Ia sekaligus mengakui, saat ini birokrasi di kementerian/lembaga masih lamban dan berbelit-belit.

"Peraturan-peraturan dan birokrasi yang lambat harus dipangkas karena itu menghambat investasi. Maka, kecepatan, ketepatan, kreativitas dan inovasi jadi hal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas dia.

Baca juga: Sekjen Nasdem Ingatkan Omnibus Law Harus Masuk Prolegnas

Yasonna sudah berbicara dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk membahas bersama langkah-langkah percepatan Omnibus Law.

"Dalam waktu dekat, saya juga meminta Sekjen membuat rapat kerja dan skala prioritas. Saya akan memberikan arahan khusus untuk itu, Presiden juga menyoroti perbaikan dalam pelayanan imigrasi, pembuatan visa dan kapasitas lapas," lanjut dia. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Adik Benny Tjokro Bungkam Usai Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Jiwasraya

Adik Benny Tjokro Bungkam Usai Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
KPK Dalami Laporan Dugaan Yasonna Rintangi Penyidikan Harun Masiku

KPK Dalami Laporan Dugaan Yasonna Rintangi Penyidikan Harun Masiku

Nasional
Ketua MPR Sebut MATAKIN Dukung Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR Sebut MATAKIN Dukung Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Panja Jiwasraya Komisi VI akan Panggil Erick Thohir Pekan Depan

Panja Jiwasraya Komisi VI akan Panggil Erick Thohir Pekan Depan

Nasional
Ambang Batas Pilkada Dinilai Buka Peluang Jual-Beli Dukungan Partai

Ambang Batas Pilkada Dinilai Buka Peluang Jual-Beli Dukungan Partai

Nasional
Peneliti LIPI Sayangkan Revisi UU Parpol Tak Masuk Prolegnas 2020

Peneliti LIPI Sayangkan Revisi UU Parpol Tak Masuk Prolegnas 2020

Nasional
Periksa RJ Lino, KPK Konfirmasi soal Laporan Kerugian Negara dari BPK

Periksa RJ Lino, KPK Konfirmasi soal Laporan Kerugian Negara dari BPK

Nasional
Wapres Optimistis Produk Buatan Santri Bisa Tembus Pasar Internasional

Wapres Optimistis Produk Buatan Santri Bisa Tembus Pasar Internasional

Nasional
KKR Aceh: Pemerintah Utang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Selama 15 Tahun

KKR Aceh: Pemerintah Utang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Selama 15 Tahun

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro

Nasional
Mau Maju Jadi Caketum PAN, Mulfachri Harahap Merasa Tak Perlu Deklarasi

Mau Maju Jadi Caketum PAN, Mulfachri Harahap Merasa Tak Perlu Deklarasi

Nasional
Siap Hadapi Gugatan MAKI, KPK Nyatakan Masih Kembangkan Kasus Wahyu Setiawan

Siap Hadapi Gugatan MAKI, KPK Nyatakan Masih Kembangkan Kasus Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Pertahankan Satgas 115 Bentukan Susi Pudjiastuti, SOP Diperjelas

Pemerintah Pertahankan Satgas 115 Bentukan Susi Pudjiastuti, SOP Diperjelas

Nasional
Jokowi Minta Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Segera Dibangun

Jokowi Minta Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Segera Dibangun

Nasional
Anggap Wawan Sosok Berpengaruh, Eks Kadinkes Pandeglang Minta Bantuan Pindah Jabatan

Anggap Wawan Sosok Berpengaruh, Eks Kadinkes Pandeglang Minta Bantuan Pindah Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X