Kompas.com - 23/10/2019, 18:04 WIB
Wakil Presiden RI periode 2014-2019, Jusuf Kalla Membuka Konferensi SGDs 2019. -Wakil Presiden RI periode 2014-2019, Jusuf Kalla Membuka Konferensi SGDs 2019.

KOMPAS.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Konferensi Tahunan Sustainable Development Goals (SDGs) di Jakarta dari 8-9 Oktober 2019

Wakil Presiden RI periode 2014-2019 mengatakan dalam SDGs itu ada empat hal yang ditekankan.

“Beberapa hal yang ditekankan, yaitu menjaga sumber daya dan biota laut, meningkatkan sumber daya manusia di pesisir, serta meningkatkan kontribusi pariwisata,” ujar Wakil Presiden RI periode 2014-2019, Jusuf Kalla saat membuka acara.

Apa yang disampaikan oleh Jusuf Kalla itu sesuai dengan tema SDGs tahun ini, Ekosistem Lautan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kesenjangan.

Baca juga: DPR RI Pamer Dukungan SDGs di Forum Global

Sementara itu, menurut keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Bambang Brodjonegoro yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Bappenas menyampaikan pembahasan di konferensi ini adalah hal yang sangat baik. 

“Pembahasan konferensi mencakup pembelajaran yang baik pada SDGs tingkat Asia Pasifik, yakni pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem lautan,” ujar pria yang juga menjadi Koordinator Nasional Pelaksanaan Pencapaian SDGs ini.

Pembahasan yang fokus pada tema Ekosistem Lautan Berkelanjutan

Ada tiga sesi plenari dan 12 sesi pararel dalam konferensi ini. Semuanya mengacu pada tema besar Ekosistem Lautan Berkelanjutan.

Beberapa hasil pembahasan sesi-sesi itu, pertama adalah sumber pangan dari laut seperti ikan yang menjadi satu faktor untuk mendukung penurunan tingkat stunting dan kadar lemak darah.

Pembahasan juga menyinggung sisi ekonomi yang menekankan jika masyarakat perlu mendapat kesempatan mengembangkan usaha-usaha pariwisata berkelanjutan.

Baca juga: Swasta Gandeng Akademisi Sosialisasikan SDGs

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X