Yasonna Laoly, Pengacara, Dosen, hingga Kembali Terpilih Jadi Menkumham

Kompas.com - 23/10/2019, 17:29 WIB
Menkumham Yasonna Laoly berjalan meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan usai menghadap Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (9/9/2019). Presiden memerintahkan Menkumham untuk mempelajari draf revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenkumham Yasonna Laoly berjalan meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan usai menghadap Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (9/9/2019). Presiden memerintahkan Menkumham untuk mempelajari draf revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mempercayakan jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Indonesia Maju kepada Yasonna Laoly.

Pelantikan sudah dilakukan di Istana Negara hari ini, Rabu (23/10/2019).

Yasonna Laoly merupakan seorang politisi senior PDI-P. Dia lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953.

Ia menjabat Menteri Hukum dan HAM sejak 27 Oktober 2014.


Sebelum menjadi politisi, Yasonna memulai karirnya sebagai pengacara dan penasehat hukum pada 1978-1983.

Kemudian, pada kurun waktu 1980-1983, ia menjabat pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

Baca juga: Kontroversi Yasonna Laoly, Tolak Rombak RKUHP hingga Sebut Dian Sastro Bodoh

Ia lalu dipercaya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (1998-1999) dan peneliti di NCSU pada tahun 1992-1994.

Dia juga menjadi Asisten Riset Departemen Sosiologi and Antropologi di NCSU (North Carolina State University). Sejak tahun 2000 hingga saat ini ia masih menjadi dosen.

Ia terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPRD Sumatera Utara periode 1999-2004 dari Partai PDI-P.

Ia terpilih sebagai anggota DPR pada 2004 mewakili PDI-P dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I.

Di DPR, ia pernah duduk sebagai anggota Komisi II dan tergabung dalam Badan Anggaran DPR. Di MPR, ia menjadi Sekretaris Fraksi PDI-P.

Sebelum kembali ditunjuk sebagai Menkumham, ia sempat terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024 mewakili PDI-P, dari (Dapil) Sumatera Utara I.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK Soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-Putusan MK Soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X