Bowo Sidik Mengaku Terima Rp 600 Juta dari Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu

Peristiwa kedua, lanjut Bowo, ada kekhawatiran dari Christiany bahwa ia tidak bisa menjadi Ketua DPD Partai Golkar.

Pada saat itu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terjerat kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP.

Sehingga, posisi Ketua Umum pada akhirnya dijabat oleh Airlangga Hartarto.

"Ada ketakutan Bu Tetty dia digeser untuk jadi Ketua DPD Golkar. Dia minta komunikasikan juga ke teman-teman DPP. Kemudian salah satunya saya ikut membantu Bu Tetty mengkomunikasikan agar dia tetap bisa jadi Ketua DPD Golkar itu," kata Bowo.

Baca juga: Jubir Presiden Akui Tetty Paruntu Diundang ke Istana, Dicoret di Menit Akhir

Dalam dakwaan jaksa, Bowo disebut menerima gratifikasi dengan total nilai 700.000 dollar Singapura atau Rp 7,1 miliar dan uang tunai Rp 600 juta secara bertahap.

Dua di antaranya, menurut jaksa, sekitar bulan Februari 2017 Bowo pernah menerima uang sejumlah Rp 300 juta di Plaza Senayan Jakarta.

Kemudian, pada 2018, Bowo menerima uang sejumlah Rp 300 juta di salah satu restoran yang terletak di Cilandak Town Square, Jakarta.

Berdasarkan dakwaan jaksa, pemberian itu dalam kedudukan Bowo selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang sedang membahas program pengembangan pasar dari Kementerian Perdagangan.

Baca juga: Selasa Ini, KPK Panggil Bowo Sidik sebagai Saksi

Untuk diketahui, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu diundang ke Istana sebagai calon menteri pada Senin (21/10/2019).

Namun, menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Christiany dicoret di menit akhir karena rekam jejaknya terkait korupsi.

Fadjroel membenarkan prinsip kehati-hatian yang dimaksud yakni karena Tetty pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Bowo Sidik Pangarso.

Hingga saat ini, Kompas.com berupaya mendapatkan konfirmasi dari Tetty Paruntu terkait kasus ini.

Tetty memang belum pernah memberikan tanggapan terkait kasus Bowo Sidik.